Rumah Digeledah FBI, Trump: Langgar Hukum dan Ilegal

Rumah Digeledah FBI, Trump: Langgar Hukum dan Ilegal
Diduga Simpan Dokumen Rahasia, Rumah Donald Trump Digeledah FBI

WJtoday, Jakarta - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa kediamannya di Mar-A-Lago di Florida digeledah oleh agen Badan Investigasi Federal (FBI). 

Penggeladahan tersebut disebut Trump ilegal atau merupakan pelanggaran hukum.  Namun, FBI menolak berkomentar tentang tujuan penggeladahan rumah mantan orang nomor wahid AS itu. 

Di sisi lain, Trump juga tidak memberikan penjelasan terkait keberadaan agen FBI rumahnya. 

"Ini adalah masa-masa kelam bagi bangsa kita, karena rumah saya yang indah, Mar-A-Lago di Palm Beach, Florida, saat ini dikepung, digeledah, oleh sekelompok besar agen FBI," katanya dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun media sosialnya seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (9/8/2202).  

Trump menduga penggeledahan ini sebagai upaya radikal untuk menggagalkan dirinya maju di Pipres AS tahun 2024. 

"Ini adalah pelanggaran, pelanggaran sistem peradilan, dan serangan oleh Demokrat kiri radikal yang sangat tidak ingin saya mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024," kata mantan presiden itu seperti dikutip The New York Times. 

Beberapa media AS mengutip sumber yang dekat dengan penyelidikan yang mengatakan bahwa para agen sedang melakukan pencarian resmi terkait dengan kesalahan penanganan dokumen rahasia yang telah dikirim ke Mar-a-Lago. 

Pihak badan arsip nasional mengatakan pada bulan Februari telah menemukan 15 kotak dokumen dari perkebunan Trump di Florida, yang dilaporkan Washington Post, termasuk teks-teks yang sangat rahasia. 

Dokumen itu dibawa ketika Trump meninggalkan Washington setelah kalah di pilpres lalu. Dokumen dan kenang-kenangan, yang juga termasuk korespondensi dari mantan presiden AS Barack Obama, seharusnya secara hukum telah diserahkan pada akhir masa kepresidenan Trump tetapi, malah berakhir di resor Mar-a-Lago.

Penggeledahan itu terkait kepatuhan Trump terhadap undang-undang catatan kepresidenan yang diberlakukan setelah skandal Watergate pada 1970-an yang mengharuskan penghuni Kantor Oval untuk menyerahkan catatan yang terkait dengan aktivitas administrasi. ***