Sekitar 100 Ribu Pengunjuk Rasa di Bangladesh Tuntut Pemerintahan Liga Awamu Mundur
WJtoday, Bangladesh - Sekitar 100 ribu pengunjuk rasa dari pemimpin dan aktivis partai oposisi utama Bangladesh melakukan aksi pada Sabtu (4/2/2023) waktu setempat, di pusat kota Dhaka untuk memprotes kenaikan harga gas dan komoditas lain serta menuntut dikembalikannya pemerintahan sementara saat pemilu.
“Gerakan ini untuk memastikan hak masyarakat untuk memilih dan memulihkan demokrasi, menggulingkan pemerintahan Liga Awami," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) Mirza Fakhrul Islam Alamgir kepada peserta aksi.
Dia menuding Liga Awami merebut kekuasaan melalui pemilu palsu dan mengubah negara menjadi dipenuhi penjarah dan pencuci uang.
“Setiap Liga Awami berkuasa, mereka merebut hak demokrasi masyarakat dan berusaha menjalankan negara menjadi negeri satu partai seperti yang mereka lakukan pada 1975,” ujar Alamgir.
Pekerja BNP menyerukan slogan menentang kenaikan harga gas, bahan pokok dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum, dengan pengunjuk rasa mengenakan bendera nasional di kepala mereka.
Pemimpin BNP juga menyatakan selama beberapa bulan terakhir, lebih dari selusin pemimpin dan aktivis BNP, yang bersuara vokal menentang kenaikan harga bahan pokok, telah dibunuh polisi atas perintah pemerintah, sedangkan lainnya menjadi korban penghilangan paksa.
Pengamat HAM pada Sabtu mendesak otoritas untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penghilangan paksa dan penyiksaan yang baru terjadi, termasuk yang dilakukan anggota reserse kepolisian.
Konvensi Anti Penyiksaan PBB menggambarkan polisi Bangladesh sebagai “negara dalam negara”, dalam ulasan pada Juli 2019.
Pemimpin BNP menyebutkan dua pemilihan nasional sebelumnya pada 2014 dan 2018 di bawah pemerintahan Sheikh Hasina sebagai yang terburuk dalam sejarah Bangladesh, serta memperingatkan bahwa tidak boleh ada pemilu tanpa kehadiran pemerintahan sementara yang nonpartisan.
Mereka menuduh bahwa buruknya tata kelola pemerintahan Liga Awami mengakibatkan terjadinya pencucian uang dalam jumlah besar di luar negeri, sehingga membuat keadaan ekonomi negara dalam bahaya.
Sementara itu, Ganatantra Mancha, aliansi tujuh partai, mengumumkan pada Sabtu (4/2) bahwa mereka akan menggelar aksi dan kampanye massal pada 11 Februari untuk menuntut turunnya pemerintah Liga Awami dan menggelar pemilu di bawah pemerintah netral.***
