Serikat Guru Tolak Wacana Penundaan Tahun Ajaran Baru

Serikat Guru Tolak Wacana Penundaan Tahun Ajaran Baru
Lihat Foto
WJtoday, Bandung - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak usulan tahun ajaran baru diundur menjadi Januari 2021. Pasalnya, bakal berisiko terhadap sistem pendidikan nasional, eksistensi sekolah swasta, pendapatan/kesejahteraan guru swasta, psikologis siswa, hingga sinkronisasi dengan perguruan tinggi negeri di dalam maupun luar negeri.

"Sekolah swasta akan terancam keberadaannya. Sebab selama tiga bulan PJJ (pembelajaran jarak jauh) ini saja, para orang tua sudah tak mau dan mampu bayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan)," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020). 

Tunggakan SPP terjadi imbas pandemi coronavirus baru (Covid-19) dan berdampak terdahap perekonomian orang tua murid.

Para orang tua, sambung dia, menganggap pengeluaran sekolah tak besar karena tidak menggunakan fasilitas sekolah selama PJJ. Maka, mereka hanya mau membayar SPP separuh dan berimplikasi buruk terhadap gaji guru swasta.

Berdasarkan laporan yang diterima FSGI, banyak sekolah swasta di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang memangkas gaji gurunya, bahkan hingga 50%. 

Dicontohkannya dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta Utara, sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta Timur, sekolah menengah pertama (SMP) di Bogor, hingga sekolah dasar (SD) di Tangerang.

"Bagaimana dengan masa satu semester ke depan? Aktivitas belajar dipastikan tak ada, tak ada tagihan penilaian untuk rapor juga. Pastinya, para orang tua tak akan mau membayar SPP. Sebab, menilai sekolahnya tak ada pembelajaran. Maka, waktu kosong selama enam bulan berdampak kepada guru swasta dan pastinya bagi psikologis siswa. Mereka akan bosan, jenuh menunggu selama enam bulan. Tak ada aktivitas pembelajaran yang berarti," tuturnya.

Menurut Satriwan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan anak-anak stres. Bahkan, kemungkinan mencari pelampiasan secara negatif. Karenanya, baginya, jalan tengah terbaik dengan memulai tahun ajaran baru 2020/2021 pada Juli 2020. Lalu, memperpanjang PJJ sampai satu semester ke depan atau setidaknya hingga September demi keamanan, keselamatan, serta kesehatan siswa, guru, dan orang tua.

Opsi perpanjangan masa PJJ hingga akhir bulan September atau Desember 2020, jelasnya, agar sekolah terbebas dari paparan Covid-19. Karenanya, pemerintah diminta memperbaiki segala aspek untuk menunjang PJJ. Memberi jaminan keadilan terhadap akses internet, gawai, dan perbaikan kompetensi guru, misalnya.

Sebuah petisi daring berupa penundaan tahun ajaran baru via laman change.org dilayangkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Surat permohonan itu dibuat seorang ibu bernama Hana Handoko.

Dirinya berpendapat demikian karena para siswa dihantui tertular Covid-19 saat kembali beraktivitas di sekolah. Dicontohkannya kejadian di Finlandia dan Prancis usai membuka lagi fasilitas pendidikan, meskipun menerapkan kebijakan kenormalan baru. ***