Setelah Reses DPR akan Tanyakan Wacana Kenaikan Tarif KRL

Setelah Reses DPR akan Tanyakan Wacana Kenaikan Tarif KRL

WJtoday, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomentar soal Wacana Kementerian Perhubungan soal Perbedaan Tarif KRL. Menurutnya, wacana ini masih sekilas perlu ada kejelasan.

Untuk itu, komisi yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan akan menanyakan soal wacana tersebut, dalam hal ini Komisi V.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan dari rencana Kementerian Perhubungan yang akan melakukan penyesuaian tarif penumpang KRL ke depannya akan dibedakan. Tarif KRL yang selama ini Rp3.000 sampai Rp5.000 pun akan disesuaikan.

"Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja. Jadi kita perlu diperjelas kriterianya, apakah yang dimaksud itu ada pembedaan tarif dan ada pembedaan fasilitas, karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda tarif pun berbeda." jelas Sufmi Dasco dalam rilis, dikutip Minggu (1/1/2023).

"Kalau yang berbeda itu agak lebih mahal, nanti kami akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita reses," imbuhnya.

Di lain pihak Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, mengungkapkan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10-15 ribu.

Sementara itu Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antar penumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri atau pun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Lebih lanjut rencana penyesuaian tarif commuter line, KAI Commuter terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Regulator, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait rencana penyesuaian tarif ini, baik waktu dan besaran serta skema penyesuaian tarifnya.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem  pembayaran. 

Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"Saya  menganggap  bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan," ujar pria yang akrab disapa SJP ini, dalam keterangan tertulisny, dikutip Sabtu (31/13/2022). 

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, pihaknya mengingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak. 

Ia menilai KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi massal seperti KRL.  ***