Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Jadi Isu yang Mengkhawatirkan Bacaleg di Pemilu 2024

Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup Jadi Isu yang Mengkhawatirkan Bacaleg di Pemilu 2024
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengungkapkan isu sistem proporsional tertutup dan terbuka jadi isu yang paling dikhawatirkan oleh para bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024.

Menurutnya, polemik tersebut membuat para bacaleg harus kehilangan kepastian untuk terpilih.

"Para caleg bakal fokus berebut nomor urut dari pada meningkatkan elektabilitasnya di tengah-tengah masyarakat. Pertarungan caleg ditarik dari percakapan rakyat menjadi percakapan elite partai," ujar Arifki Chaniago, dikutip dari disway, Jumat (9/6/2023).

"Para caleg bakal fokus berebut nomor urut dari pada meningkatkan elektabilitasnya di tengah-tengah masyarakat. Pertarungan caleg ditarik dari percakapan rakyat menjadi percakapan elite partai," ujar Arifki Chaniago saat dihubungi, Kamis, 8 Juni 2023.

"Tidak salah nantinya masyarakat ibarat membeli kucing di dalam karung, caleg yang dipilih oleh masyarakat nyatanya tidak terpilih dan dikalahkan oleh caleg pilihan partai," lanjutnya. 

Adapun perdebatan sistem proporsional tertutup atau terbuka, menurut Arifki tidak bisa diartikan sebagai upaya untuk memperkuat partai politik.

Namun, tambah Arifki, hal tersebut justru diisyaratkan untuk memperbaiki para bacaleg yang dianggap rendah produktif dalam sistem proporsional terbuka.

“Keadilan terhadap caleg bakal rendah jika sistem proporsional tertutup dipaksakan begitu saja, jika tidak ada mekanisme penentuan yang benar dalam pembagian nomor urut kepada caleg," kata Arifki. 

"Parpol yang tidak memiliki 'brand party' yang kuat bakal berhadapan dengan caleg yang ogah-ogahan karena lemahnya keterkaitan caleg dengan kelembagaan partai," sambungnya. 

Lebih lanjut, Pemilu serentak 2024 juga berdampak terhadap agenda perubahan sistem pemilihan dari terbuka ke tertutup. 

Dia menilai, dengan adanya perubahan tersebut, caleg-caleg tidak akan mau memperjuangkan dan mengkampanyekan calon presidennya di masyarakat.

Bahkan, tambah Arifki, akan dapat memperlemah mesin politik partai dalam mendukung capres. 

“Caleg dengan nomor urut apapun di sistem propersional terbuka cukup fair bagi mereka untuk bisa terpilih sebagai legislator," jelasnya. 

"Efek ekor jas yang mereka dapatkan dari mendukung capres juga realistis bagi mereka untuk mengkampanyekannya di masyarakat karena bakal ada dampaknya secara tidak langsung. Masyarakat bakal melihat figur capresnya dan figur calegnya," pungkasnya.***