Suntikan Dana KCJB Dinilai Menjadi Keputusan Blunder
WJtoday, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat berpendapat pemerintah telah melakukan blunder dengan menyuntikkan dana ke Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada November lalu.
Lewat Perpres 93 tahun 2021, PT KAI kereta api menjadi lead sponsor. Dengan demikian, kesepakatan yang awalnya proyek ini murni business to business (b2b) dan tak ada dana APBN sepeser pun, menjadi batal.
“Tidak heran jika pihak China menjadi besar kepala dan berani untuk meminta penambahan dana ke pihak Indonesia kembali. Fraksi PKS sudah mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa menyuntikkan dana. Akibatnya saat ini diperkirakan cashflow KCIC itu hanya akan bertahan sampai September tahun ini,” ungkap Toriq dalam keterangan persnya, dikutip Selasa (2/8/2022).
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sependapat dengan Direktur Utama PT KAI masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini bermula dari kontraktor. Kemudian pada 2019 proyek ini terhambat karena pembebasan tanah.
“Saya berpendapat investor China juga berpikir hal yang sama. Terjadi molornya jadwal dan overrun cost diakibatkan oleh kontraktor yang tidak cakap dan mafia tanah. Tidak heran jika China meminta pemerintah Indonesia menanggung biaya pembengkakannya,” jelasnya.
Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di bawah target, harusnya pemerintah lebih waspada. Toriq meminta pemerintah harus lebih cerdas dalam menempatkan anggaran belanjanya. Jangan lagi dana APBN digunakan untuk proyek ini.
“China yang berstatus ekonomi terbesar kedua yang hanya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 3,3 persen. Bukan berarti mereka dalam kondisi sulit." sebut Toriq.
"Buktinya Pemerintah China menambah anggaran pertahanan menjadi USD230,16 miliar atau setara Rp3.315,24 triliun. Lebih besar dari total keseluruhan anggaran kita,” dia menambahkan..
Toriq berharap pemerintah menolak permintaan pihak China. Sebaliknya, risiko pembengkakan biaya proyek KCJB harus ditanggung oleh mereka.
“Strategi lainnya supaya dana APBN tidak digunakan, sebaiknya pemerintah mencari investor lain untuk proyek ini,” tandasnya.
Sudah Bermasalah dari Awal
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah dimulai sejak tahun 2015, sejak kelahirannya proyek tersebut sudah bermasalah. Awalnya dua negara berminat, yaitu Jepang dan China.
“Saat itu Jepang berminat tapi (dalam proposalnya) meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan. China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China,” papar Suryadi dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).
Bahkan dia mengungkapkan, pada kenyataannya, China justru meminta pertanggung jawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN. Suryadi menilai pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut.
Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.
“Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,” sebutnya.
Menurut Suryadi, pemerintah membentuk inkonsistensi kebijakan di mana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan IKN yang sama-sama membutuhkan sumber daya besar.
“Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang. Ini bukan (kegagalan) yang pertama. Contohnya Bandara di Sumsel tidak ada pesawat mendarat di sana. Pemerintah juga harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah,” pungkasnya. ***
