Tak Hanya ACT, PPATK Duga 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Donasi

Tak Hanya ACT, PPATK Duga 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Donasi
PPATK menemukan 176 lembaga filantropi lain yang diduga menyalahgunakan dana sumbangan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap. (setkab ri)

WJoday, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 176 lembaga filantropi lain yang diduga menyalahgunakan dana sumbangan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Kami nyatakan ACT ini bukan satu-satunya jadi kita masih menduga ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan serupa dan 176 tadi salah satu di antaranya," ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022), dalam rekaman wawancara dibagikan oleh Humas Kemensos.

Ia tak merinci lembaga-lembaga yang dimaksud. Ivan hanya bilang temuan itu telah diserahkan kepada Kemensos untuk didalami. Temuan itu juga telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Ivan melanjutkan bentuk penyimpangan dana masyarakat di 176 lembaga filantropi itu seperti dana yang mengalir ke pengurus yayasan.

Selain itu ada juga modus dana dialirkan ke lembaga hukum bentukan pengurus lembaga tersebut.

"Ada yang lari ke pengurus, terus kemudian ada yang lari ke entitas hukum yang dibentuk oleh para pengurus. Jadi kita melihat pengelolaan dana itu tidak terlalu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Kemensos," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut pihaknya dengan PPATK akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mendalami persoalan lembaga filantropi hingga soal bansos.

"Nah ini dalam satu hari ini akan keluarkan surat tugas untuk menjadi partner untuk PPATK untuk bekerjasama. Bukan hanya soal izin, PUB, izin pengumpulan uang dan barang, tapi juga bansos," terang Risma.  ***