Tangkal Disintegritas, Peran Kesbangpol di Daerah Harus Dioptimalkan
Wjtoday, Bandung - Tantangan utama yang akan dihadapi oleh Bangsa dan negara Indonesia kedepan yaitu bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis.
Tantangan ini sekaligus juga akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi dua, yaitu dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.
Anggota Komisi I DPRD Jabar H. Syahrir , S.E, M.I.POL mendorong agar upaya sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan kebangsaan dan konstelasi politik di wilayah Jawa Barat harus lebih masif.
“Berbicara tentang Kesbangpol, khususnya politik, ini harus benar-benar dipahami masyarakat. Sebab, bila tidak dipahami fungsi dan kegunaannya secara baik, maka akan terjadi disintegritas bangsa. Oleh karenanya, bakesbangpol harus mampu memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap konstelasi dan penyelenggaraan politik di tanah air, khususnya di Wilayah Jawa Barat," ujarnya.
Selain itu, Kesbangpol pun harus mampu menyelesaikan potensi-potensi konflik sosial yang tumbuh di masyarakat, dalam rangka menjaga kondusifitas Jawa Barat.
“Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Bakesbangpol secara fungsi kelembagaan harus mampu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan demikian, maka Bakesbangpol Jawa Barat harus bisa mengatasi potensi permasalahan yang muncul dari konflik sosial di masyarakat,” ucapnya.
Politisi Gerindra ini juga menambahkan, Bakesbangpol harus mampu menjalankan fungsi Pancasila dan penguatan pemahaman kesatuan bangsa dan politik kepada masyarakat.
“Sebagai upaya menjalankan fungsi Pancasila, Bakesbangpol harus terus dan lebih masif lagi dalam rangka memberikan pemahaman apa itu Pancasila dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan di masyarakat,” katanya.
Tantangan ini sekaligus juga akan menjadi dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri kita ke depan yang pada dasarnya berdimensi dua, yaitu dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.
Anggota Komisi I DPRD Jabar H. Syahrir , S.E, M.I.POL mendorong agar upaya sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan kebangsaan dan konstelasi politik di wilayah Jawa Barat harus lebih masif.
“Berbicara tentang Kesbangpol, khususnya politik, ini harus benar-benar dipahami masyarakat. Sebab, bila tidak dipahami fungsi dan kegunaannya secara baik, maka akan terjadi disintegritas bangsa. Oleh karenanya, bakesbangpol harus mampu memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap konstelasi dan penyelenggaraan politik di tanah air, khususnya di Wilayah Jawa Barat," ujarnya.
Selain itu, Kesbangpol pun harus mampu menyelesaikan potensi-potensi konflik sosial yang tumbuh di masyarakat, dalam rangka menjaga kondusifitas Jawa Barat.
“Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Bakesbangpol secara fungsi kelembagaan harus mampu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan demikian, maka Bakesbangpol Jawa Barat harus bisa mengatasi potensi permasalahan yang muncul dari konflik sosial di masyarakat,” ucapnya.
Politisi Gerindra ini juga menambahkan, Bakesbangpol harus mampu menjalankan fungsi Pancasila dan penguatan pemahaman kesatuan bangsa dan politik kepada masyarakat.
“Sebagai upaya menjalankan fungsi Pancasila, Bakesbangpol harus terus dan lebih masif lagi dalam rangka memberikan pemahaman apa itu Pancasila dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan di masyarakat,” katanya.
