Usai Jebloskan Karen Agustiawan, KPK Telusuri Sejumlah Proyek LNG di Pertamina

Usai Jebloskan Karen Agustiawan, KPK Telusuri Sejumlah Proyek LNG di Pertamina

WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telusuri sejumlah proyek pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pertamina

Seperti diketahui, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis hukuman 9 tahun penjara. 

Alih-alih kembangkan kasus, kini penyidik KPK tengah mempelajari empat proyek pengadaan LNG di Pertamina.

"Jadi ada hal baru yang kami temukan pada saat melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara KA (Karen Agustiawan)," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu melalui keterangannya, dikutip Jumat (5/7/2024). 

Asep menerangkan, pengembangan terhadap empat pengadaan LNG tersebut terkait dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC. Meski demikian Asep belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai waktu maupun nilai empat proyek pengadaan LNG tersebut.

"Ini terkait dengan CCL yang ada di luar negeri ya," ujarnya.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengungkapkan penyidik KPK kini tengah mempelajari soal empat pengadaan LNG sebagai bagian pengembangan perkara Karen Agustiawan

Namun belum menyampaikan apakah perkara tersebut sudah memasuki tahap penyidikan.

"Untuk diketahui kami juga mempelajari terkait dengan empat pengadaan LNG lainnya yang sementara ini masih dilakukan analisa oleh teman-teman penyidik," kata Tessa.


KPK Periksa Dahlan Iskan soal Kebijakan Pengadaan LNG di PT Pertamina

Tim Penyidik KPK pun telah mencecar mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait proses izin proyek pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair dalam rapat  di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT Pertamina.

"Ditanyakan ada-tidaknya izin dari pemegang saham terkait kebijakan pengadaan LNG tersebut," kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika, ketika dihubungi wartawan, Kamis (4/6/2024).

Tessa  menjelaskan,  ketika menjabat sebagai Menteri BUMN 2011-2014, Dahlan memiliki peran sebagai kuasa pemegang saham PT Pertamina kala itu.

"Perannya sebagai menteri BUMN saat itu sebagai kuasa pemegang saham PT Pertamina," tuturnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku diperiksa oleh tim penyidik KPK terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina yang diduga berbau rasuah.

Hal ini disampaikan oleh Dahlan usai diperiksa tim penyidik sekitar satu setengah jam. Ia diperiksa sejak pukul 16.34 WIB dan rampung pada 17.11 WIB.

“Tentang RUPS, apakah rencana itu (pengadaan LNG) sudah di-RUPS-kan atau mendapat persetujuan RUPS. Begitu. Cuma itu tok,” kata Dahlan kepada awak media usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Menurut Dahlan, RUPS memang tidak membahas pengadaan LNG. “Enggak tahu (RUPS tahun berapa), ‘kan enggak ada RUPS membahas itu,” ucap Dahlan.

Dia pun mengatakan bahwa RUPS tidak dilakukan bersama Karen selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero Periode 2009-2014, melainkan dengan direksi.

Dahlan membantah melakukan  komunikasi dengan Karen terkait pengadaan LNG tersebut.  Menurut Eks Menteri BUMN itu, Karen hanya berkomunikasi jajaran dibawahnya untuk mendapatkan persetujuan pengadaan gas alam cair tersebut.

“Ya tapi ‘kan menteri punya wakil menteri, punya deputi. Saya ‘kan menteri. Ya mungkin beliau menganggap cukup dengan siapa, begitu, atau tidak. Saya tidak merasa (berkomunikasi). Cuman ‘kan belum tentu tidak,” katanya.


Karen Agustiawan Divonis Sembilan Tahun Penjara

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.

"Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Hakim Ketua Maryono pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (24/6).

Selain pidana utama, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104.000 dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), sebesar 113,83 juta dolar AS.***