Usai Viral Dugaan Politisasi Program Stunting, Kini Stiker Walkot-Wawalkot Depok Raib!
WJtoday, Depok - Kemunculan stoples yang menjadi wadah menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terdapat stiker foto Walikota Depok, belakangan ini viral di sosial media.
Sekadar informasi, anggaran yang dialokasikan untuk program PMT ini mencapai Rp4,4 miliar, dengan satu paket makanan seharga Rp18 ribu sudah dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.
Bukan hanya soal harga stoplesnya yang memakan tingginya anggaran stunting dibanding isi makanannya, tetapi pada stoples tersebut mengandung unsur politik.
Pada tutup wadah makanan sebelumya terdapat stiker Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono serta tulisan ''Bocah Depok Kudu Sehat, Prestasi Hebat, Stunting Minggat".
Setelah ramai dan menjadi perhatian publik, Sabtu (18/11/2023), penerima PMT di Depok melaporkan penampakan wadah menu kini tidak lagi berstiker foto Walikota Depok seperti sebelumya.
Hal tersebut terlihat pada unggahan Instagram story @depok24jam dari kiriman akun @sucimaulidyap.
Pada video singkat tersebut, terlihat sebuah stoples berisi Nugget Tempe Ayam yang tidak lagi wadahnya menggunakan stiker wajah para Walikota Depok.
Pada video singkat tersebut, terlihat lembaran informasi komposisi menu Nugget Tempe Ayam sebagai PMT untuk usia 12- 59 bulan.
Heboh Stiker di Stoples PMT, Duit APBN Dipolitisasi Walkot Depok
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kota Depok, Mary Liziawati merespons kemunculan stiker pada stoples menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang mengandung unsur politik.
"Sebenarnya ini kan kegiatan serentak di kota Depok jadi kami mengingatkan kegiatan yang serentak ini bisa sama di semua wilayah kota Depok," ujar Mary ditemui di gedung DPRD kota Depok, Jumat (17/11/2023).
Mary mengaku tak mengira bahwa stiker bergambar Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok itu dinilai bermuatan unsur politis. Niatan menggunakan stiker tersebut, tutur dia, hanya sebagai tanda bahwa PMT berasal dari Pemkot Depok.
"Kemudian, sebagai tanda bahwa ini adalah tanda Pemkot, kita memberikan stiker. Kita tidak sampai berpikir bahwa stiker gambar pimpinan daerah itu jadi masalah," katanya.
Langkah ini mendapat kritikan dari DPRD Kota Depok, karena dana pengadaan tersebut bersumber dari APBN bukan APBD Kota Depok. Semestinya stiker yang ditempelkan harus mewakili pemerintah pusat, seperti Presiden dan Wakil Presiden.
"Tapi ini kan APBN bukan APBD, beda kalo APBD ya bisa diterima, ini kan APBN kenapa enggak gambar jokowi?," kata Anggota Komisi D Muhammad HB.
Mary turut menjelaskan,alasannya menggunakan stoples untuk mengurangi sampah. Dia berharap dengan penggunaan stoples dapat mengurangi jumlah sampah.
"Pakai toples karena kami berpikir kalau sediaan atau tempat yang langsung buang menambah sampah di kota Depok sehingga kita menyampaikan penyedia menggunakan toples supaya bisa digunakan kembali. Ya di program ini kita pakai tempat reuse," ucap Mary.
DPRD Depok Temukan Kejanggalan Program Stunting
Anggota fraksi PKB DPRD kota Depok Babai Suhaimi mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam pemberian menu stunting program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
"Kita dalami nanti, pertama program ini kan bagus ya mengombinasi antara peningkatan gizi dan pemberdayaan UMKM tetapi ada kegiatan kebijakan yang perlu kita pertanyakan, salah satunya adalah toples tadi," ujar Babai.
Dalam rapat disebutkan salah satu kecamatan membeli toples menu untuk PMT seharga Rp21.000 namun, kecamatan lain membeli toples dengan harga Rp10.000. Sehingga, menurut Babai terdapat kejanggalan dalam anggaran tersebut.
"Dikatakan satu kecamatan membeli toples seharga Rp21.000 dan itu diberikan tiga kali, ada yang mengatakan Rp10.000, kita akan dalami ini," katanya.
Masih menurutnya, meskipun Dinas Kesehatan ingin mengurangi sampah plastik, Babai khawatir jika nilai toples yang terlalu mahal dapat mengurangi gizi dalam makanan stunting untuk anak balita.
"Katanya untuk mengurangi plastik tapi nyatanya ada plastik. Termasuk nilai toples kalau Rp21.000 kali tiga sudah Rp63.000, balita yang diberikan sudah berapa, jadi terkurang anggarannya, yang dikhawatirkan ini mengurangi nilai gizi yang diberikan kepada anak-anak kita," katanya.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti jenis makanan yang tidak sesuai.
"Kandungan gizi dan jenis makanan yang tidak sesuai, kandungan gizinya dianggap kurang, ditemukan ada pelaksanaan yang beda-beda, pemberian beda-beda dari jenis makanan, dari alatnya, toplesnya berbeda-beda juga," pungkasnya.***
