Vonis Hukum Tiga Mantan Petinggi ACT: Ahyudin 3,5 Tahun, Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain 3 Tahun

Vonis Hukum Tiga Mantan Petinggi ACT: Ahyudin 3,5 Tahun, Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain 3 Tahun
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Tiga terdakwa kasus dugaan penggelapan dana ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di lembaga ACT menjalani sidang vonis hari ini  di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

Mereka ialah mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, Presiden Yayasan ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar, dan mantan Senior Vice President dan Anggota Dewan Presidium ACT Hariyana Hermain.

Ahyudin Divonis Hukuman 3,5 Tahun Penjara

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin divonis bersalah. Ahyudin dinyatakan terbukti melakukan penggelapan terkait dana donasi dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Ahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan," kata hakim di Pengadilan Negeri Jaksel, Jalan Ampera Raya, Selasa (24/1/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahyudin 3 tahun 6 bulan penjara," imbuhnya.

Ahyudin dinyatakan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menyatakan tak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi Ahyudin.

Ibnu Khajar Divonis Hukuman 3 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada eks Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar. Ibnu divonis bersalah dalam kasus penyelewenagan dana bantuan sosial Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT 610.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Hariyadi.

Hakim menyatakan terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primair.

“Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat luas, khususnya penerima manfaat dan ahli waris korban pesawat Boeing,” kata hakim.

Kuasa hukum Ibnu Khajar mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak terhadap vonis tersebut.

Hariyana Hermain Divonis Hukuman 3 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis eks Vice President Operational Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Hariyana Hermain selama 3 tahun penjara. 

Hariyana Hermain dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610. 

“Mengadili, menyatakan terdakwa Hariyana Hermain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana sebagaimana dakwaan primer,” ujar Ketua Majelis Hakim Haryadi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 penjara" kata hakim.

Kasus ACT

Dalam kasus ini, tiga mantan petinggi Yayasan ACT dituntut dengan pidana empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara bermula ketika pada 29 Oktober 2018, maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan 610, dengan pesawat Boeing 737 Max 8, telah jatuh setelah lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta. Kejadian itu mengakibatkan 189 penumpang dan kru meninggal dunia.

Atas peristiwa itu, Boeing menyediakan dana sebesar US$25 juta sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) untuk memberikan bantuan finansial yang diterima langsung oleh para keluarga (ahli waris) dari para korban kecelakaan Lion Air 610.

Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar US$25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan.

Dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, tetapi diterima oleh organisasi amal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.

Sebanyak 189 keluarga korban selaku ahli waris telah mendapatkan santunan dari perusahaan Boeing yaitu masing-masing ahli waris memperoleh dana sebesar US$144.320 atau senilai Rp2 miliar (kurs Rp14.000,-).

Santunan tersebut diterima langsung oleh ahli waris. Selain itu, ahli waris juga mendapatkan dana santunan berupa dana sosial BCIF dari perusahaan Boeing yang selanjutnya secara aktif pihak Yayasan ACT menghubungi keluarga korban dan mengatakan bahwa Yayasan ACT telah mendapatkan amanah (ditunjuk) dari perusahaan Boeing untuk menjadi lembaga yang akan mengelola dana sosial/BCIF dari perusahaan Boeing.

Keluarga korban diminta untuk merekomendasikan Yayasan ACT kepada pihak perusahaan Boeing serta diminta untuk menandatangani dan mengisi beberapa dokumen/formulir pengajuan yang harus dikirim melalui email ke perusahaan Boeing. Hal itu bertujuan agar dana sosial/BCIF tersebut dapat dicairkan oleh pihak Yayasan ACT dan dikelola oleh Yayasan ACT untuk pembangunan fasilitas sosial.

Tiga mantan petinggi Yayasan ACT diduga telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp117.982.530.997 di luar dari peruntukannya.

Yakni untuk kegiatan di luar implementasi Boeing tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak perusahaan Boeing.

Adapun ketiga terdakwa telah membacakan nota pembelaan atau pleidoi yang pada pokoknya membantah melakukan penggelapan dana ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air 610.***