Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Baleg DPR Tepis Perubahan atas Permintaan Prabowo Subianto

Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung, Baleg DPR Tepis Perubahan atas Permintaan Prabowo Subianto

WJtoday, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas mengungkap sebab pihaknya mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Salah satunya adalah mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Darimana berasal , ya itu dari aspirasi keinginn dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Baleg DPR RI Bantah Pengubahan Wantimpres jadi DPA atas Permintaan Prabowo

Supratman Andi Agtas membantah jika pihaknya merevisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Wantimpres) atas permintaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

"Enggak ada, enggak lah (permintaan Prabowo)," kata Supratman.

Perubahan Wantimpres jadi DPA, Baleg Beberkan Alasannya

Supratman menyatakan, bahwa keputusan dalam Rancangan Undang-Undang ini agar presiden terpilih nantinya bebas menentukan siapa saja orang-orang yang bisa membantunya memimpin roda pemerintahan. Ia pun mengatakan bahwa penunjukan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan tetap diawasi oleh DPR RI.

"Kan kalau fungsi pengawasan itu ada di DPR. Jadi itu pasti akan tetap terjadi. Presiden cuma kita enggak mau mengkrangkeng semua orang-orang yang mungkin presiden anggap itu capable, tapi karena ada limitasinya jadi tidak terakomodir," ujarnya.

Adapun, Supratman menyakini jika siapapun calon anggota yang diusulkan telah dipertimbangkan secara matang oleh presiden nantinya. Termasuk mengenai jumlahnya yang bebas ditentukan oleh presiden.

"Semakin banyak orang yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan ini dan memang punya kapasitas itu semakin baik dan enggak ada yang salah," ucapnya.

Selain perubahan nomenklatur, Supratman mengatakan pihaknya juga mengusulkan agar jumlah keanggotaan DPA diserahkan kepada Presiden nantinya. Hal ini berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang Wantimpres yang membatasi keanggotannya hanya delapan orang.

"Sekarang diserahkan kepada presiden, disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepda presiden berikutnya," ujarnya.

Terakhir, Supratman juga menyatakan bahwa perubahan terjadi pada syarat-syarat keanggotaan Wantimpres nantinya. Ia pun mengatakan Wantimpres akan berstastus sebagai pejabat negara.

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya setuju untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Persetujuan tersebut didukung oleh sembilan fraksi DPR RI yang telah menyampaikan pendapat mini fraksi mereka.

"Dengan demikian sembilan fraksi semua menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 menjadi draf usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Supratman dalam rapat panitia kerja (panja) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

"Dan untuk itu minta persetujuan kepada bapak ibu sekalian apakah draf ini bisa kita teruskan untuk dibahas di tingkat selanjutnya, diproses, setuju ya?," tanya Supratman.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.

Sebagai informasi, DPR RI mengadakan agenda rapat panja mengenai perubahan nama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Perubahan ini dilakukan secara tiba-tiba dengan pantia kerja (panja) yang sudah terbentuk.

Adapun, DPR RI pembahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).***