YLBHI hingga KontraS Buka Posko Bantuan Hukum Andai Mahasiswa Alami Kekerasan Saat Demo 11 April Besok

YLBHI hingga KontraS Buka Posko Bantuan Hukum Andai Mahasiswa Alami Kekerasan Saat Demo 11 April Besok
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) hingga KontraS membuka posko pengaduan untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang mendapatkan perlakuan represif saat demonstrasi 11 April 2022 besok.

Posko bertempat di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"LBH, YLBHI, jika ada penangkapan mereka meminta bantuan hukum, kami akan mendampingi," kata Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, kepada wartawan di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu petang (9/4/2022).

"Datang ke LBH hot kit ada Tim Advokasi. Ada LBH, ada KontraS, ada LBH Pers, ada berbagai lembaga yang sama-sama mendampingi," imbuhnya.  

Di sisi lain, Isnur meminta aparat kepolisian diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi besar-besaran dari sejumlah mahasiswa pada 11 April 2022 itu.

Baca Juga : Tagih Janji Aksi Sebelumnya, BEM SI Siap Kembali Geruduk Istana 11 April Mendatang

Sebab, demonstrasi merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan panggilan UUD 1945 dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta menyatakan ekspresinya.

Sebab, lanjut Isnur, pihaknya melihat ada kecenderungan dari aparat kepolisian yang menganggap bahwa demonstrasi harus dilibas habis. Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mencegah itu terjadi.

"Kami memperingatkan Listyo (Kapolri, red) dengan semangatnya, dengan janjinya untuk berkeadilan," harapnya.  

"Jadi, kita akan lihat besok, kita akan pelototi bagaimana negara ini memperlakukan warga negaranya yang melakukan tugas-tugas yang dijaminan konstitusi," tutupnya.


Ingatkan Aparat Saat Kawal Demo Besok, Mahfud MD: Tidak Bawa Peluru Tajam dan Terpancing Provokasi

Pemerintah dipastikan tak akan menghalang-halangi rencana aksi unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dan sejumlah unsur masyarakat pada Senin besok (11/4). Bahkan, pola pengamanan unjuk rasa dijamin tanpa kekerasan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4).

"Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum," ujar Mahfud.

Dalam menghadapi rencana aksi tersebut, Mahfud memastikan langkah persuasif akan dilakukan pemerintah dengan cara mengamankan jalannya aksi unjuk rasa agar tetap berjalan damai.

"Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan," tegasnya.

"Tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," imbuh Mahfud.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memastikan kembali soal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dirinya menyebutkan bahwa agenda pelantikan Komisioner KPU RI dan anggota Bawaslu RI akan dilangsungkan pada Selasa (12/4).

"Kami tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan konstitusi dan undang-undang," demikian Mahfud.***