Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Heran, Kasus Harun Masiku Selalu Mencuat Kala Tahun Politik
WJtoday, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa kliennya terlibat dalam menyembunyikan Harun Masiku (HM) maupun dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR tahun periode 2019-2024 Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Katanya, hal ini telah disebutkan dalam fakta persidangan.
"Dalam persidangan Pak Hasto sudah tegas menyatakan tidak mengetahui," kata salah satu kuasa hukum Hasto, Patra M Zen.
Menurut Patra, yang tahu keberadaan Eks Caleg PDIP Harun Masiku adalah tim penyidik KPK.
Ia memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait foto Hasto dan Harun di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan. Pasalnya, kala itu tim penyidik mendeteksi keberadaan Harun terkahir di sekolah kepolisian tersebut pada tahun 2020.
"Terkait Pak Harun Masiku, tentu yang lebih tahu penyidik. Karena penyidik adalah orang yang harusnya mengetahui keberadaan beliau," ucapnya.
Ia juga berdalih tidak tahu kabar hubungan kedekatan Hasto dengan pengacara Simeon Petrus.
Dimana, Simeon Petrus, dan dua mahasiswa, Hugo Ganda dan Melita De Grave juga memiliki hubungan kerabat dan telah diperiksa dua pekan lalu oleh KPK terkait informasi terbaru keberadaan Harun Masiku.
"Kami tidak tahu kalau soal itu (hubungan Hasto dan Simeon Petrus). kami mendampingi, Pak Hasto dalam kapasitasnya dipanggil sebagai saksi," ucapnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Hasto lainnya, Ronny Talapessy melihat isu terkait hilangnya Harun Masiku selalu digoreng di tengah tahun politik. Apalagi, ketika anak Buah Megawati Soekarnoputri itu menyampaikan kritik kepada pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita mempunyai grafik di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikan," ujar Ronny.
Ronny memaparkan isu Hasto naik terkait momen apa saja, mulai dari bulan April 2023 pengumuman pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dan bulan Oktober 2023, ketika Gibran Rakabuming Raka diberikan karpet merah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta mendaftar menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.
"Kalau kita lihat bulan april pendaftaran pengumuman. Kemudian bulan September, ini ketika ada di museum Fatahillah. Kemudian bulan Oktober, ketika ada putusan MK. Kemudian ada pendaftaran saudara Gibran," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan ketika momen kritik kubu pendukung Ganjar-Mahfud dan sejumlah aktivis yang dilaporkan ke kepolisian terkait pencemaran nama baik dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kampanye Pilpres.
"Kemudian bulan November, ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis. Kemudian bulan Desember, ketika masa kampanye. Kemudian bulan Januari, ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat dan LSM," paparnya.
Kemudian, isu itu kembali hangat ketika akan masuk momen Pilkada serentak 2024. Dimana KPK mulai bergerak mencari Harun Masiku lagi dan pemeriksaan Kepolisian terkait kasus dugaan penyebaran hoaks yang ditudingkan kepada Hasto.
"Nah ini menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus," ucapnya.***
