Kata Pihak PT. Timah Tbk Soal Taksiran Kerugian Lingkungan Akibat Kasus Korupsi Tambang Capai Rp271 Triliun
WJtoday, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Achmad Dani Virsal buka suara soal taksiran kerugian jumbo dari kasus ini. Dia menyatakan pihaknya tak mau menilai soal angka potensi kerugian itu memang layak dan sesuai atau tidak. Menurutnya, perhitungan itu biar diserahkan ke ahli lingkungan saja.
"Kalau itu kan ranah ahli lingkungan ya, kita tak bisa mengartikan atau meng-counter atau apapun karena itu diumumkan tenaga ahli, ahli di bidangnya lah. Kami kan bukan ahli di bidangnya ya," ujar Ahmad di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Pihaknya sendiri saat ini juga sedang melakukan perhitungan sendiri secara internal soal kerugian yang terjadi dari kasus ini. PT Timah, kata Achmad, sedang mendalami kontrak-kontrak kerja sama yang sudah ada.
"Itu kita investigasi juga ke dalam, seperti apa yang terjadi selama lima tahun lalu. Kita dalami. Kita investigasi internal, kontrak-kontrak dan kerja sama yang udah ada," ujar Ahmad.
Ahmad melanjutkan soal dugaan tambang ilegal yang terjadi di IUP PT Timah. Menurutnya memang ada beberapa praktik itu terjadi.
"Timah kan nggak ada yang ilegal, cuma dasarnya, pengambilannya, cara mengambilnya mungkin ada yang ilegal. Timah ya timah. Cuma mungkin cara ambilnya nggak ada dasar hukumnya. Itu kan ilegal. Tak sesuai regulasi yang ada," ungkap Ahmad.
Praktik penambangan ilegal sendiri bukan cuma terjadi di dalam IUP PT Timah saja namun juga ada beberapa di luar IUP. Bahkan, ada juga yang di kawasan terlarang.
"Sebagian di areal PT Timah, sebagian di luar PT Timah juga. Atau mungkin kawasan terlarang kayak kawasan hutan," sebut Ahmad.
Kejaksaan Agung (Kejagung) sebetulnya sampai saat ini masih menunggu penghitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal taksiran kerugian Rp 271 triliun yang sudah dihitung oleh ahli.
"Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan BPKP maupun dengan para ahli," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi saat jumpa pers penetapan Harvey Moeis di Kejagung.
Kuntadi mengatakan perhitungan dari sisi ahli lingkungan sudah keluar, yakni Rp 271 triliun. Namun, dia menegaskan pihaknya akan mengumumkan jumlah kerugian negara dalam kasus ini apabila BPKP sudah selesai menghitung kerugian.
"Hasilnya seperti apa, yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi penghitungannya," beber Kuntadi.***
