Pemprov Jabar Tak Bayar Honor Guru Pamong SMA/SMK Terbuka Sepanjang 2022 Senilai Rp21 Miliar
WJtoday, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menunggak honor 1.700 tenaga guru pamong SMA/SMK terbuka yang mengajar 31 ribu siswa-siswi sepanjang 2022 dengan total nilai Rp21 miliar.
Sejumlah perwakilan guru pamong SMA/SMK pun telah mengadukan tunggakan honor Pemprov ke Komisi V DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, honor para guru pamong dibayar dengan lancar pada tahun 2020 hingga 2021. Namun, pada tahun 2021 honor sebesar Rp935 ribu para guru tersebut belum dibayarkan.
Menurut Abdul Hadi, pos anggaran para guru pamong ini dihilangkan Disdik Jabar memasuki tahun 2022, sehingga para guru honor itu tidak dibayar selama setahun mengajar.
“Nah di 2022, ternyata pos belanja itu hilang, nggak ada dalam APBD. Akibatnya guru pamong itu kerja bakti, selama setahun yang harusnya mereka dapat Rp935 ribu, itu nol,” kata Abdul Hadi.
Dikatakan Abdul Hadi, honor para guru pamong itu rencananya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 karena enggak ada di mata anggaran Disdik Jawa Barat.
“Tapi ternyata, di ujungnya tetap nggak ada,” imbuhnya.
Abdul Hadi menegaskan, pihaknya tidak mendapat laporan soal honor guru pamong itu dari Disdik Jabar.
DPRD, khususnya Komisi V baru mengetahui pada awal 2023 usai para guru pamong mengadu.
“DPRD tidak mendapat laporan itu sehingga kami tidak melakukan kroscek, laporan itu baru mengemuka pada awal 2023 ini,” ujar Abdul Hadi.
“Setelah kami kroscek, alasannya tidak dimasukkan ke APBD itu karena pos anggarannya masuk ke BOPD (bantuan operasional pendidikan daerah). Nah, ini jelas ada kekeliruan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga enggak keanggarkan khusus untuk guru pamong ini,” jelasnya.
Anggaran guru pamong sekolah terbuka di Jabar pun tidak dianggarkan lagi di APBD 2023.
Iim Ketua Forum Koordinasi Guru Pamong SMA Terbuka Jabar menyatakan bahwa lulusan SMA terbuka telah banyak menorehkan prestasi, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, menjadi atlet dan banyak yang diterima bekerja dan perpengasilan hingga dapat membantu perekonomian keluarga .
“SMA terbuka menjadi program unggulan di provinsi Jawa barat, dan tiap tahunnya diatas 30 ribu siswa di SMA terbuka tersebar di seluruh kabupaten kota banyak prestasi yang dipersembahkan oleh SMA terbuka, meskipun hingga saat ini bagi guru pamongnya belum menerima honor tahun 2022, namun aktivitas belajar mengajar tetap berjalan”, tuturnya.
Kami berharap kepada DPRD Jabar dan Disdik Jabar agar memberikan honorarium yang bersumber dari APBD kepada para guru pamong, juga bagaimana kelanjutan kedepanya untuk SMA terbuka ini, karena masih dibutuhkan masyarakat apalagi di pelosok pelosok daerah”,ungkapnya.
Enjang tedi yang juga Anggota Komisi V DPRD Jabar menyampaikan," bahwa persoalan honor guru ini memang selalu berualang, dan peroalan ini pernah saya alami dimana adanya keterlambatan honor, mudah mudahan jangan sampai berulang kembali untuk kedepannya”,katanya.
“Tidak dianggarkannya honor guru pamong tahun 2022 adalah bencana sosial pendidikan, kita harus ada komitmen untuk membayarkan ini karena Ini adalah kelalaian kita semua”,sesalnya.
Masih kata Enjang, “maka dengan persoalan ini harus adanya sinergisitas dan menguatkan kordinasi antara kita agar honor guru pamong juga diperioritaskan semoga kedepanya tidak luput dari program yang menjadi prioritas unggulan Jabar “, ujarnya**
