Ramai Aktivis Adukan Prabowo Subianto ke KPK terkait Dugaan Korupsi Pesawat Mirage 2000-5 di Kemenhan

WJtoday, Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi kontrak Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Melakukan pelaporan pengaduan dugaan tindak pindana korupsi (Tipikor) dalam hal pembelian pesawat Mirage 2000-5 sebagaimana ramai dibicarakan," ujar Koordinator Program di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).
Turut ikut mengadukan , Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berharap lembaga antirasuah mengusut kasus ini hingga terang, apakah ada unsur pidana dalam pengadaan pesawat tersebut atau tidak. Ia juga meminta KPK untuk bekerjasama dengan lembaga penegakan hukum luar negeri dalam mengusut perkara ini.
"Iya sejauh ini tadi karena kami punya keterbatasan untuk mengakses dokumen, mendapatkan keterangan dari pihak terkait, maka dari itu kami limpahkan dokumen-dokumen yang tercecer di publik itu melalui kanal-kanal pemberitaan kepada KPK," jelas dia.

Desak KPK Tindaklanjuti Aduan Dugaan Korupsi Mirage, Imparsial: Biar Tak Ada Fitnah!
Peneliti Imparsial Husein Ahmad bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut aduan pihaknya soal kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menyeret Menhan Prabowo Subianto.
Tindak lanjut ini, menurutnya, perlu segera direalisasikan agar tidak menimbulkan fitnah kepada capres nomor urut 2 itu. "Menjadi penting pimpinan KPK untuk segera menyelidiki ini dan membongkar ini seluas-luasnya kepada publik. Sehingga tidak ada lagi fitnah kan kita dikatakan fitnah nih kemarin. Supaya tidak ada lagi fitnah," ujar Husein kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).
Husen dan kawan-kawannya meyakini ada dugaan suap dalam rencana pengadaan pesawat tempur bekas tersebut. Kongkalikong, ia tengarai terjadi antara Excalibur Internasional dan  E-systems Solutions selalu broker pengadaan alat persenjataan tersebut dengan pihak Kemenhan. Alasannya, CEO E-System Solutions, Habib Boukharouba disinyalir teman dekat Prabowo Subianto.
Berdasarkan pengamatan dia, Habib Boukharouba sering ke Indonesia dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024. Bahkan turut mengisi seminar simposium pertahanan di Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan.
"Kita punya keterbatasan untuk mengetahui siapa Habib Boukharouba dan siapa Excalibur Internasional dan apa permainannya di Kemenhan. Tapi yang jelas ada jejak digitalnya.Dia (Habib) bolak-balik ketika sedang pemilu teman-teman dan ada dugaan bahwa ada suap di sana," ujar Husein.
Tidak hanya pengadaan pesawat asal Qatar tersebut, tutur Husein, pihak Kemhan dengan Excalibur juga diduga terlibat dalam bisnis pengadaan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) lainnya yang diduga berbau rasuah.
Di antaranya, pengadaan sebuah medium range air defense (alat pertahanan serangan udara) dengan nilai kontrak proyek 500 juta Euro atau sekitar Rp8,4 triliun hingga pengadaan senjata laras panjang dan pendek. "Oleh karena itu saya kira lingkaran setan ini harus kita buka Ini menjadi awal supaya posisinya terang benderang," kata dia.
Sebelumnya, pernyataan fitnah sempat disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea selaku pengacara yang ditunjuk Kemhan RI. Ia mengatakan, Kemhan bakal mengambil langkah hukum terkait penyebaran hoaks suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5. Dia menyebut, upaya hukum itu akan diambil setelah masa tenang pemilu berakhir.
"Jadi ini adalah murni fitnah. Tunggu saya, sudah selesai minggu tenang kita akan ambil tindakan hukum," kata Hotman dalam konferensi pers di Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

KPK Verifikasi Kelayakan Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage 2000-5
Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan pihaknya akan segera memverifikasi laporan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil terkait dugaan suap pengadaan pesawat Pesawat Mirage 2000-5, di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menyeret Prabowo Subianto.
Ali mengatakan, pihaknya akan memverifikasi apakah laporan itu layak untuk diteruskan ke tahap penyelidikan atau tidak. Saat ini, laporan tersebut masih berada di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, di bawah Kedeputian informasi dan Data KPK.
"Setelah kami cek, benar ada laporan dimaksud. Tentu berikutnya kami verifikasi sesuai ketentuan lebih dahulu," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).
Apabila setelah laporan tersebut diverifikasi dan ditemukan unsur tindak pidana korupsi (Tipikor). KPK bakal menindaklanjuti laporan tersebut dan akan dilimpahkan ke Deputi Penindakan KPK.

Diketahui, Prabowo dikabarkan terseret kasus dugaan korupsi pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia-Qatar. Hal ini terungkap dari laman META NEX dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).
Dalam laman tersebut menyebut jika lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pembelian bermasalah 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Kasus ini menyeret nama Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Capres Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, pembelian pesawat bekas tersebut telah disepakati dengan nilai US$ 792 juta atau sekitar Rp12,3 triliun. Sehingga satu unit pesawat bekas itu senilai US$ 66 juta atau sekitar Rp1,03 triliun.
Dalam laman tersebut menyebut jika kesepakatan pembelian pesawat bekas asal Qatar itu dijembatani oleh perusahaan Ceko yakni Excalibur Internasional, anak perusahaan Czechoslovak Group (CSG) yang dimiliki keluarga Strnad. Pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar akan diterima Indonesia pada 2025.

Dugaan Skandal Persekot Jet Tempur Mirage 2000-5 Mirip Suap Rolls Royce untuk Emirsyah Satar
Hari-hari ini, warganet ramai mengulik isu dugaan suap pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Dan, nama Prabowo Subianto, calon presiden (capres) nomor urut 1, dikaitkan dengan dugaan tersebut.
Muchlis A Rofik, seorang jurnalis senior menuliskan uneg-unegnya di medsos X (dulu, twitter) . Dia membandingkan kasus itu dengan skandal suap Rolls Royce yang menyeret eks Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar.
"Inget skandal suap Rolls Royce dan Dirut Garuda?  Badan Anti Korupsi Inggris tahun 2017 menyidik dugaan suap yang melibatkan Rolls Royce, pabrikan mesin pesawat terbang, di berbagai negara. Termasuk Indonesia," dikutip dari akun @muchlis_ar, Selasa (13/2/2024). 
Masih menurut Muchlis, investigasi dari Serious Fraud Office (SFO) atau KPK-nya Inggris, berujung permintaan maaf Rolls Royce dan pembayaran denda Rp11 triliun. Duit haram dari Rolls Royce itu, mengalir ke banyak pihak termasuk Emirsyah. "Kasus suap Rolls Royce ini antara lain menyeret Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Emirsyah akhirnya terbukti terlibat dan dipenjara," tulis Muchlis.
Nah, untuk kasus transaksi janggal pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar itu, melibatkan perusahaan asal Ceko (anggota Uni Eropa), modusnya kurang lebih seperti ini. "Posisi Prabowo-Kemenhan, bisa seperti Garuda-Emirsyah Satar. Prabowo disebut dapet fee 7 persen nilai transaksi. Totalnya 55,4 juta dolar AS. Dan sudah dapat persekot 20 juta dolar AS. Kasusnya jadi lebih serius karena jadi skandal dana kampanye," cuit Muchlis.
Atas informasi ini, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Muhammad Herindra buru-buru membantah tudingan tersebut. Dia menyebutnya sebagai kabar bohong atau hoax.  "Saya langsung ke intinya.. saya sampaikan dan tegaskan bahwa informasi tersebut adalah sesat, fitnah dan hoax," kata Herindra dalam konferensi pers di Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Herindra menduga, kabar bohong tersebut sengaja dihembuskan untuk memperlemah Kemenhan dalam merancang sistem pertahanan Indonesia. Dia mengatakan, kabar hoax sering disebarkan untuk memengaruhi proses diplomasi pengadaan alutsista di Indonesia. "Kami di Kemenhan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut," kata Herindra.***