Rangkuman Lengkap Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2022
WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam Sidang Tahunan 2022, Selasa (16/8/2022).
Sidang turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz
Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua MK Anwar Usman, para menteri kabinet Indonesia Maju, para ketua partai politik dan pejabat negara lainnya.
Berikut rangkuman pidato yang disampaikan Jokowi, dari dana abadi kebudayaan hingga
1. Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan
Presiden berjanji untuk meningkatkan Dana Abadi Kebudayaan yang dihadirkan guna mendukung kegiatan pemajuan kebudayaan nasional.
"Dana Abadi Kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah," kata Jokowi.
Dana Abadi Kebudayaan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dihadirkan agar masyarakat dapat menjalankan dan menjaga kebudayaan dengan lebih baik lagi.
Amanat itu ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang di dalamnya turut mencakup Dana Abadi Kebudayaan.
Dana Abadi Kebudayaan dapat digunakan untuk program layanan yang antara lain meliputi fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, serta produksi media.
2. Program Bansos Dilanjutkan dengan Sinergi Lebih Baik
Jokowi juga menekankan berbagai program bantuan sosial (bansos) akan dilanjutkan pemerintah dengan sinergi yang lebih baik.
“Berbagai macam bantuan sosial akan dilanjutkan dengan sinergi yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan,” jelasnya.
Sebagai gambaran, beberapa bansos dari pemerintah kepada masyarakat pada tahun anggaran 2022, antara lain Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,8 juta KP, kartu prakerja untuk sekitar 2,9 juta peserta, bantuan langsung tunai (BLT) Desa, hingga Bantuan Tunai Untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabilitas.
3. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu jadi Perhatian
Selain itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus menjadi perhatian serius Pemerintah.
"Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komisi Nasional HAM masih terus berjalan," ungkap Presiden.
Jokowi juga telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
"Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," ucapnya.
4. Reforma Agraria
Di sisi lain, Jokowi juga menyampaikan program pemerintah mengenai reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah akan terus berlanjut.
Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelumnya menyampaikan telah menargetkan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) sebanyak 126 juta sertifikat di seluruh Indonesia hingga akhir 2024. Berbagai kemudahan dan peningkatan layanan akan dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menggapai target tersebut.
Kementerian ATR/BPN juga telah memiliki peta jalan atau roadmap setiap wilayah untuk penyelesaian PTSL.
5. Indonesia Tangguh Hadapi Pandemi
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI menyebut Indonesia telah muncul sebagai bangsa yang tangguh menghadapi pandemi Covid-19.
"Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh," sebutnya.
Menurut Presiden, masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi.
"Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat, aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi," tutur Jokowi.
Jokowi juga menyebut lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini.
"Kalau mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia," ungkap Presiden.
6. Target 30 Juta UMKM Masuk Ekosisten Digital di 204
Pemerintah menargetkan jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital dapat meningkat menjadi 30 juta UMKM pada 2024 dari 19 juta UMKM saat ini.
"19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024," ucap Jokowi.
Presiden Jokowi menekankan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Pemerintah akan terus mendigitalisasi ekonomi untuk membantu pemberdayaan UMKM.
"UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM," ujarnya.
Selain itu Presiden Jokowi juga menekankan bahwa berbagai skema bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Kebijakan pemerintah yang telah mewajibkan penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, kata dia, akan menyerap produk UMKM.
7. Dukung Pemilu, Jangan Ada Politik Identitas
Presiden mengajak segenap pihak untuk terus mendukung penuh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang terus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya," ajak Jokowi.
Presiden juga mengingatkan agar masyarakat maupun elite politik untuk terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional dengan menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.
"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," ujar Presiden.
8. Kesinambungan Pembangunan IKN
Jokowi juga menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, harus dijaga keberlanjutannya.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan,” ujarnya.
Presiden mengatakan IKN tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga sarana dan prasarana sebagai motor penggerak ekonomi baru. IKN tidak akan hanya menjadi kota biasa, kata Jokowi, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” ujar dia. ***
