Dari 514 Kabupaten/Kota, 44 Persen Sudah Berisiko Rendah Covid-19
WJtoday, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan terdapat 44 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia yang statusnya sudah menjadi berisiko rendah dan aman dari COVID-19.
"Hasilnya sekarang ada 44 persen wilayah kabupaten/kota secara nasional dari 514 kabupaten/kota yang statusnya risiko rendah dan aman, yaitu warna kuning dan hijau," kata Doni saat menjelaskan mengenai penanganan COVID-19 kepada Presiden Joko Widodo di Graha BNPB di Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Menurut Doni, hal tersebut adalah momentum yang baik dan perlu dijaga. Meskipun masih terdapat daerah dengan angka penularan COVID-19 yang meningkat, kata Doni, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat segera menekan angka penularan virus di masing-masing daerah.
"Ada daerah yang meningkat tapi kami yakin pembagian tugas pusat dan daerah makin baik, dan kami sesuai perintah Presiden, daerah yang relatif berisiko tinggi tetap kami kawal," ungkap Doni.
Lebih lanjut, Doni menjelaskan, pemerintah pusat telah bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga aparatur tingkat RT/RW untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Ujung tombak kita adalah rantai komando dari pemerintah pusat sampai ke tingkat RT/RW. Kalau kita mampu mengubah perilaku masyarakat, maka upaya kita pencegahan adalah langkah terbaik. Kalau ada rumah sakit, sebagaimana yang disampaikan Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) dan Presiden hanya untuk yang sakit berat," tegasnya.
Gugus Tugas, kata Doni, ingin masyarakat yang sehat harus dipertahankan untuk selalu sehat, kemudian masyarakat yang kurang sehat menjadi sehat, sementara yang sakit harus diobati sampai sembuh. Maka dari itu, masyarakat perlu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.
"Oleh karenanya, tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara hati-hati. Presiden selalu menekankan kehat-hatian. Langkah-langkah inilah yang kami lakukan paralel, karena ternyata jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga semakin banyak. Kita merangkum, merumuskan program sehingga paralel agar tidak terpapar COVID-19 dan tidak terpapar PHK,” pungkasnya. ***
