Hakim MK Digugat Lagi Karena Biarkan Paman Gibran Ikut Putuskan Batas Usia Minimal Capres-cawapres
WJtoday, Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyatakan menerima laporan baru berkenaan pembiaran terlibatnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.
Semua hakim konstitusi tersebut dilaporkan karena membiarkan Anwar Usman, paman Gibran Rakabuming Raka, memutus perkara batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Terlebih, putusan tersebut disebut-sebut sebagai upaya memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
"Jadi delapan hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan? Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan? Kan itu semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan," kata Jimly di Gedung MK pada Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (1/11/2023).
Jimly mengaku telah mengonfirmasi perihal dugaan pembiaran tersebut kepada hakim konstitusi yang telah menjalani sidang pemeriksaan secara tertutup.
Adapun enam hakim yang sudah diperiksa MKMK, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo.
"Ya sudah kami tanya. Ada yang dinamika di dalam itu kan macam-macam. Nanti biar kami nilai lah. Jangan dulu dikemukakan," ujar Jimly.
"Jadi, sembilan hakim itu masing-masing berbeda-beda, gitu. Jadi, nanti ada saja yang ternyata benar kok ikut memberi pembenaran, tapi ada juga yang sudah mengingatkan tapi tidak efektif," tambah dia.
Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023) lewat putusan yang kontroversial.
Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.
Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun.
Hingga kini, MK telah menerima secara resmi 20 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.
Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MKMK.
MKMK menyatakan bakal membacakan putusan paling lambat pada 7 November 2023, sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan capres-cawapres pengganti ke KPU RI.
