Jokowi Tegur Menterinya Minta Setop Isu Penundaan Pemilu, Pengamat: yang Merasa Harusnya Mundur
WJtoday, Jakarta - Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri berbicara isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan ketegasan Kepala Negara.
Selain tegas, pernyataan tersebut juga sebagai bentuk kekecewaan Jokowi kepada menteri-menterinya.
"Yang beberapa pekan belakangan ini mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan menggunakan berbagai kemasan pesan komunikasi, baik tersurat maupun tersirat. Contoh pesan tersirat, memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda," ujar Emrus, seperti dikutip Alinea.id, Kamis (7/4/2022).
Emrus mengatakan, ketegasan Jokowi ini sangat konsisten dengan pernyataannya sebelumnya terkait hal yang sama. Ketika itu Jokowi mengatakan, siapapun yang ingin agar presiden dapat dipilih sebanyak tiga periode ingin menjerumuskannya dan mencari muka.
"Karena itu, menurut hemat saya, menteri yang merasa ditegur sejatinya mengundurkan diri saja dari jabatan menteri, jika masih punya muka. Lain halnya jika sudah tidak punya muka," tegas Emrus.
Menurut hemat Emrus, ada dua menteri koordinator di kabinet pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang gradasi intensitasnya tinggi mendorong isu penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden ke ruang publik. Kendati begitu, Emrus tidak menyebutkan nama menteri tersebut.
Baca juga: Jokowi Perintahkan Setop Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden
Diketahui, ada sejumlah menteri Jokowi yang getol menyuarkan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periode jabatan Jokowi, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marivest) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Luhut, dalam konteks ini berbicara mengenai adanya big data 110 juta warganet yang menginginkan penundaan pemilu. Sementara Airlangga, mengklaim adanya aspirasi petani sawit yang mengharpkan Jokowi memimpin lagi untuk periode ketiga.
"Sedangkan satu menteri yang juga ketua umum partai, menyampaikan subyek yang relatif sama ke ruang publik, namun dengan gradasi sangat rendah. Sebab, ucapannya itu tidak agenda politik di fraksinya di Senayan. Bisa jadi menteri yang bersangkutan hanya sekedar menyampaikan pesan dari orang/aktor politik yang mempunyai motif komunikasi politik pragmatis," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani, meminta seluruh menteri mengikuti instruksi Presiden Jokowi untuk tidak bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Puan, para menteri harus fokus bekerja dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang membebankan rakyat saat ini.
"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (6/4).
Politikus PDI Perjuangan ini kemudian menyoroti pernyataan menteri yang menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden sah di negara demokrasi.
Dia menegaskan, masalah pemulihan ekonomi masyarakat jauh lebih penting dibicarakan saat ini. Menurutnya, masyarakat saat ini tak butuh penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini," tegas Puan. ***
