Mahfud Mengaku tak Campur Tangan Soal Menghidupkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
WJtoday, Bandung - MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak pernah ikut campur dalam rencana pemerintah kembali menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP).
Menurut Mahfud, pasal tersebut telah disetujui pemerintah dan DPR ketika dirinya belum menjadi Menko Polhukam. Namun, sambungnya, kala itu pada September 2019 pembahasannya sempat ditunda dan kembali akan dibahas di parlemen beberapa waktu terakhir.
"Sblm jd Menko dan ada polemik perlu tidaknya psl penghinaan kpd Presiden masuk KUHP sy menanyakan sikap Pak Jokowi. Jawabnya, "Terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan," kata Mahfud dalam cuitannya, yang dikutip pada Kamis (10/6/2021).
"Jd menurut Pak Jokowi sbg Presiden "mau memasukkan atau tdk pasal penghinaan kpd Presiden ke KUHP putusannys terserah pembahasan di legislatif; pokoknya apa yg baik bg negara", tp bg Pak Jokowi sbg pribadi masuk atau tdk sama sj, sering dihina jg tak pernah mengadu/memperkarakan." dia menambahkan.
Pernyataan Mahfud tersebut sekaligus merespons cuitan akun resmi Partai Demokrat, yang mengutip ucapan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman. Dia yang merupakan politikus Partai Demokrat itu, menyinggung Mahfud karena berubah sikap terkait pasal penghinaan presiden.
Baca juga: Hina DPR Dipenjara, Istilah Sudjiwo Tedjo: Ketika 'Atasan' tak Boleh Menghina 'Bawahannya'
Benny berpendapat, Mahfud adalah orang yang berperan menghapus pasal tersebut saat menjadi hakim konstitusi pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kata Benny, Mahfud kali ini justru diam ketika pasal penghinaan presiden masuk draf RKUHP dan menuai kritik di tengah publik.
"Hanya begitu beliau saat ini menjadi Menko Polhukam, saya mendengar sayup-sayup bahwa beliau juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021).
Mahfud pun membantah pernyataan Benny, dan memberikan tanggapan pasal penghinaan presiden kala itu dihapus dari KUHP sebelum dirinya pun menjadi hakim konstitusi.
Dia juga mempersilakan Benny selaku anggota DPR yang menjadi mitra pemerintah dalam membuat undang-undang untuk menghapus pasal tersebut jika tak setuju.
"Agak ngawur. Penghapusan pasal penghinaan kepada Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK. Saya jadi hakim MK April 2008 ... Karena sekarang di DPR, ya, coret saja pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR," tulisnya. ***
