Respons PM Jepang Kishida Pasca Kena Sanksi Rusia

WJtoday, Jepang - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengecam keputusan Rusia yang melarang dirinya masuk ke negeri beruang merah itu. Menurut dia, langkah Moskow tersebut tak bisa diterima.

“Pengumuman Rusia tentang larangan masuk ini benar-benar tidak dapat diterima. Kami ingin menanggapi dengan tepat sanksi lebih lanjut, sambil bekerja sama dengan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) dan lainnya di komunitas internasional,” kata Kishida, seperti dikutip oleh lembaga penyiaran NHK, Jumat (6/5/2022).

Jepang telah memberlakukan beberapa paket sanksi terhadap Rusia atas operasi militer Moskow di Ukraina. Secara khusus, paket sanksi dari Tokyo itu antara lain mencakup penghapusan status Rusia dari daftar perdagangan negara yang paling disukai.

Jepang juga memberlakukan larangan ekspor sekitar 300 barang dari Rusia, termasuk semikonduktor, radar, sensor, laser dan peralatan lainnya, serta mobil dan barang mewah.

Pada saat yang sama, Tokyo juga melarang impor 38 jenis barang dari Rusia, seperti venir, serpihan kayu, mobil dan sepeda motor, bir, anggur, vodka, dan lainnya. Jepang pun telah memberikan sanksi kepada 499 individu Rusia, yang di antaranya menyasar para pejabat tinggi dan pebisnis, sembilan bank, dan lebih dari 160 organisasi.

Jepang Sulit Untuk Ikut Embargo Minyak Rusia

Jepang akan menghadapi "kesulitan" untuk segera mengikuti langkah memotong impor minyak Rusia atas invasi negara itu ke Ukraina, kata Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Koichi Hagiuda, Kamis.

Hagiuda membuat pernyataan tersebut selama kunjungan ke Washington, setelah eksekutif Uni Eropa pada Rabu (4/5) mengusulkan paket sanksi terberat terhadap Moskow, termasuk embargo minyak mentah.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan membahas sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dengan para pemimpin lain dari negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7) pada minggu ini.

Langkah presiden AS itu dapat menekan Jepang yang sedang mewaspadai dampak dari embargo minyak Rusia.

"Mengingat Jepang memiliki keterbatasan sumber daya, kami akan menghadapi beberapa kesulitan untuk segera mengikuti langkah (embargo minyak Rusia) bersama negara-negara lain," kata Hagiuda kepada wartawan.

Selama pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, pemerintah Jepang dan AS menyetujui prinsip-prinsip dasar kerja sama semikonduktor, yang bertujuan untuk mendiversifikasi kapasitas pembuatan chip serta meningkatkan transparansi, tanggapan darurat terhadap kekurangan semikonduktor, penelitian dan pengembangan.

"Ketika dunia menjadi tidak stabil setelah perang di Ukraina, koordinasi dengan negara-negara yang sepemikiran menjadi semakin penting. Pembicaraan (hari ini) berfungsi sebagai langkah besar untuk memajukan hubungan Jepang-AS," ujar Hagiuda.

Dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Energi AS Jennifer Granholm, Hagiuda meminta Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi gas alam cair (LNG) untuk membantu Jepang mengurangi ketergantungan energi pada Rusia.

Impor minyak Rusia menyumbang empat persen dari keseluruhan impor minyak Jepang untuk tahun fiskal terakhir hingga Maret. Gas alam dari Moskow berkontribusi sembilan persen dari total impor gas Tokyo, dan Rusia menyumbang 11 persen dari total impor batubara Jepang.

Pemerintah Jepang akan menyediakan pembiayaan publik untuk membantu perusahaan-perusahaan Jepang melakukan proyek LNG di Amerika Serikat untuk meletakkan dasar bagi investasi, kata Hagiuda.

Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk inisiatif yang bertujuan membahas secara teratur teknologi energi bersih dan keamanan energi mengingat krisis di Ukraina, kata pemerintah Jepang dan AS dalam sebuah pernyataan bersama.

Rusia Larang Masuk PM Jepang Fumio Kishida dan Para Menteri

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia mengumumkan sanksi baru menargetkan 63 pejabat, jurnalis, serta ilmuwan Jepang. Salah satu pejabat yang dijatuhi sanksi adalah Perdana Menteri Fumio Kishida yang dilarang masuk Rusia.

Alasan pemberian sanksi karena orang-orang yang masuk dalam daftar terlibat dalam retorika terhadap Rusia yang tidak bisa diterima.

Selain PM Kishida, Rusia juga memasukkan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi, Menteri Pertahanan Nobuo Kishi, Menteri Keuangan Shunichi Suzuki, dan Menteri Kehakiman Yoshihisa Furukawa, dalam daftar.

Sanksi tersebut dalam bentuk larangan masuk bagi individu sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Ini merupakan sanksi larangan masuk pertama yang dijatuhkan Rusia terhadap Jepang. Kedua negara sebenarnya sudah berseteru sejak lama terkait sengketa wilayah perairan. Namun sanksi yang dijatuhkan ini justru terkait krisis Ukraina.

Selain itu sanksi ini sebagai pembalasan atas tindakan serupa yang dilakukan Jepang mengincar para pejabat Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin.

"Tokyo mengambil langkah-langkah praktis bertujuan untuk memutuskan hubungan bertetangga yang baik, merusak perekonomian Rusia dan otoritas internasional negara kami. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta sanksi pribadi yang dijatuhkan oleh Pemerintah Jepang terhadap warga Rusia, termasuk pucuk pimpinan negara, keputusan dibuat untuk secara permanen melarang warga negara Jepang berikut memasuki Rusia," bunyi pernyataan Kemlu Rusia, dikutip dari Sputnik.***