Dinsos Kabupaten Bekasi Kejar Target Miskin Ekstrem Nol Persen pada 2024
WJtoday, Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berupaya dalam penurunan kemiskinan ekstrem hingga sesuai target Pemerintah Pusat nol persen tahun 2024.
Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Hasan Basri mengatakan, selain dengan memberikan bantuan langsung, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan jumlah kemiskinan menjadi langkah konkret yang harus dilakukan, dengan dukungan dari semua stakeholder.
“Harus ada keinginan bagi warga yang terdata dalam miskin ekstrem untuk bangkit dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Baik itu dari segi pendapatan hingga kualitas. Maka, diperlukan keterlibatan semua pihak,” ujarnya pada, Selasa (19/12/2023).
Hasan mengatakan, peningkatan keterampilan menjadi salah satu yang perlu dilakukan. Sehingga daftar kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi bisa berkurang.
Selain itu, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan tim, baik Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), guna memastikan tidak adanya miskin ekstrem baru di Kabupaten Bekasi.
“Miskin ekstrem yang ada, mereka harus punya keterampilan. Untuk meningkatkan ekonomi, pendapatan mereka, jangan sampai datanya terus muncul. Upaya itu harus kita lakukan. Ini perlu dukungan semua pihak,” lanjutnya.
Hasan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial sudah mendistribusikan bantuan berupa uang senilai Rp. 1,5 juta kepada 1.160 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrem pada, Senin (11/12/2023) lalu.
“Kemarin saya lihat, dan komunikasi dengan mereka itu, ada anaknya yang masih sekolah duduk SMP, SMA jadi kami punya beban untuk membiayai hidup mereka," katanya.
Hasan berharap, di tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi bisa tuntas. Maka agar data warga miskin tidak muncul pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), harus ada upaya bersama.
Dirinya optimistis, bila kerjasama terbangun, dan pelatihan dilaksanakan secara rutin dan serius serta diberikan bantuan modal, penanganan kemiskinan ekstrem bisa teratasi.
"Kalau bisa dibantu dengan pelatihan permodalan, kami yakin penanganan kemiskinan ekstrem akan optimal. Dengan begitu, data kemiskinan akan berkurang, kalau tidak berkurang berarti harus ada upaya lain. Maka, pemerintah daerah harus support memberikan keterampilan," tandasnya.***
