Indonesia Darurat Judi Online, Menkominfo Temui Kapolri Pekan Depan
WJtoday, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dijadwalkan bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pekan depan. Hal tersebut diungkap langsung oleh UsmanKansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Adanya pertemuan tersebut diharapkan mendapatkan solusi komprehensif. Pasalanya kendati Kominfo sudah rutin melakukan pemblokiran, nyatanya situs dan konten judi online masih bergentayangan.
"Tidak hanya, katakanlah blokir situs, karena akan muncul lagi. Jadi harus melakukan penanganan komprehensif, apa lagi ini sudah dikatakan darurat judi online. Kalau darurat kan tidak bisa dengan penanganan satu sektor saja, tapi harus komprehensif dan mengambil langkah-langkah luar biasa," jelas Usman.
Terkait wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan judi online, Usman belum bisa memastikan. Ini tergantung hasil pembicaraan Menkominfo dan Kapolri.
"Nanti tergantung pembicaraan Kapolri dengan Menteri Kominfo dalam 3-4 hari ke depan akan ada pertemuan tersebut. Karena memang Presiden Jokowi sudah perintahkan Menkominfo berantas judi online. Tapi sekali lagi Kominfo tidak bisa sendirian. Kami sudah blokir hampir satu juta tapi muncul lagi muncul lagi, dan malah lebih berani lagi dengan menyusup ke situ pemerintah," kata Usman.
Lebih lanjut Dirjen IKP mengungkap sejak 2018 pihaknya telah pengoperasian AI untuk mendeteksi konten negatif. Hingga kini sudah 840 ribu situs judi online yang telah diblokir.
"Nomor dua setelah pornografi," tegas Uman.
Ditambah lagi, Kominfo telah memblokir situs judi online yang menyusup ke situs pemerintah sebanyak 5.000. Dan sejak Menkominfo Budi Arie bertugas sudah 42.000 situs, portal maupun konten judi online yang sudah diblokir.
Menjawab dugaan adanya orang pemerintah atau pihak keamanan yang menerima setoran dari bandar judi online, Usman tegas bukan wewenang Kominfo untuk menyelidiki. Pihaknya hanya mengurusi soal konten saja.
"Kewenangan Kominfo tidak sampai di situ. Urusan pelaku, orang, menjadi urusan Polri dan penegak hukum lainnya," pungkas Usman.***
