Menko PMK: Pembatalan Pencabutan Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang Sesuai Arahan Jokowi

WJtoday, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang saat ini sebagai Ad interim Menteri Agama mengatakan pembatalan pencabutan izin pondok pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. 

"Saya mendapat arahan, (Bapak Jokowi). Saya tentu saja akan mengambil keputusan pasti meminta arahan presiden. Apalagi saya cuma ad interim kan jadi Itu demi kebaikan untuk siswa-siswi santri yang ada di sana,"ujar Muhadjir, Selasa (12/7/2022). 

Menurutnya masalah tersebut merupakan dua hal yang berbeda yakni antara kepentingan pondok dimana  kepentingan belajar siswa para santri harus dilindungi dan dijamin agar dapat terselenggara dengan baik. Sementara pihak-pihak yang diduga kuat melakukan tindak pidana, telah diproses secara hukum. 

"Mereka sudah menyerahkan diri sudah di tahan ya sekarang pondok nya biar berjalan normal. Karena itu warga masyarakat saya mohon bisa jernih melihat masalahnya gitu,"ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan pihaknya telah menelaah kasus tersebut dan memang tidak ada keterlibatan dengan dugaan kasus pencabulan dan perundungan yang dilakukan oleh salah satu pemimpin ponpes berinisial MSAT. 

"Oknum itu sudah menyerahkan diri. Kemudian juga pihak-pihak yang menghalangi aparat juga sudah di tindak,"ujarnya. 

Dengan begitu, Muhadjir berharap ribuan santri tidak khawatir lagi akan kepastian status di ponpes Shiddiqiyyah itu. Sekaligus menjamin proses kegiatan belajar mengajar agar kembali normal. 

"Untuk terjamin itu maka statusnya harus dipulihkan baik lembaga maupun anak-anak ini. Karena itu atas arahan dari bapak presiden sebaiknya pencabutan status izin operasional supaya dibatalkan biar anak-anak segera masuk sekolah lagi,"ujarnya. 

"Orang tua juga merasa nyaman yang penting harus segera ada perbaikan-perbaikan manajemen di pondok pesantren,"tuturnya.***