Rusak Perdamaian Dunia, Kongres AS Cabut Kewenangan Perang di Tangan Presiden

Rusak Perdamaian Dunia, Kongres AS Cabut Kewenangan Perang di Tangan Presiden
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Kongres Amerika Serikat (AS) resmi mencabut hak menyatakan perang dari tangan Presiden AS pada Rabu 8 Maret 2023.

Pencabutan hak perang dari tangan presiden melewati pemungutan suara.

Dari hasil pemungutan suara tersebut, tiga belas anggota Kongres setuju hak tersebut dicabut dari presiden, sedangkan delapan lainnya masih menginginkan presiden memiliki hak itu.

Kongres tampaknya mulai menyadari jika pemberian hak menyatakan perang kepada presiden Amerika Serikat telah berdampak buruk bagi perdamaian dunia.

Mulai dari George Herbert Walker Bush hingga Presiden Donald Trump pernah menggunakan haknya untuk menyatakan perang yang hanya menghasilkan kerusakan dan konflik berkepanjangan di negara bekas perang, Irak dan Suriah misalnya.

Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS mengatakan pencabutan penggunaan kekuatan militer (AUMF) tahun 1991 dan 2002 akan secara resmi mengakhiri perang Teluk dan perang Irak.

“Dua AUMF ini sudah ketinggalan zaman, tidak mengatasi ancaman terhadap kepentingan AS saat ini dan tidak sepatutnya digunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer berskala besar," terang Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip Minggu (12/3/2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, anggota Kongres telah berusaha mencabut AUMF tahun 2001 dan 2002 yang disahkan menyusul serangan teroris pada 11 September 2001

Hal itu sehingga memberi wewenang yang besar kepada presiden AS untuk melakukan operasi militer tanpa memerlukan hak konstitusional Kongres untuk memberi persetujuan.

Hingga kini, upaya itu selalu gagal akibat kritik bahwa pencabutan otorisasi dapat membahayakan keamanan nasional AS dan pasukan AS di luar negeri.

“Baik anggota Partai Demokrat maupun Republik telah sepakat pada satu kesimpulan bahwa kita harus mengakhiri perang Irak. Untuk itu, kita harus mencabut kewenangan hukum yang memulai perang itu sejak awal,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer di lantai Senat pekan lalu.***