Ali Mochtar Ngabalin Bocorkan Kemungkinan Reshuffle di Januari ini

WJtoday, Jakarta - Isu reshuffle atau pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju semakin memanas. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal kemungkinan kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi. Meski Jokowi masih meminta masyarakat untuk menunggu, Ngabalin menyebut reshuffle kemungkinan akan dilakukan Januari ini.

"Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng," kata mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar ini kepada wartawan, Kamis, 5 Januari 2022.

Ngabalin meminta menteri yang nantinya diganti untuk tetap bersemangat dan tersenyum seperti saat awal dipilih. Dia meminta para menteri tersebut tak emosi, apalagi marah, bahkan sampai dongkol.

"Karena waktu anda sudah sampai disini saja. Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," kata Ngabalin, yang pernah menjadi Politik Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Hatta, melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

Sebelumnya, desakan reshuffle disampaikan sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap menteri dari Partai NasDem. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan usulan mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tidak hanya didasarkan pada kinerjanya.

Menurut dia, partai yang menaungi kedua menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle. Syahrul dan Siti Nurbaya berasal dari Partai NasDem. Usai mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, NasDem mendapatkan desakan untuk keluar dari koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri dari NasDem agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

"Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata mantan Wali Kota Blitar dua periode ini.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden Jokowi.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia hakulyakin Presiden Jokowi akan mengkalkulasi dengan matang sebelum mengocok ulang menterinya.

“Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak Presiden. Presiden kan memiliki kalkulasi matang terkait hal tersebut,” kata Hasto.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar baik-baik saja. Kedua menteri tersebut merupakan kader NasDem yang mendapatkan catatan evaluasi dari mitra kerjanya, yakni Komisi IV DPR.

Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya, ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan.

"Setahu saya sih tidak ada hal yang membuat permasalahan. Justru, impor beras ini di Komisi VI. Pertanyaannya, impor beras ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan atau karena faktor bisnis?” kata Ali, Selasa, 27 Desember 2022.

Padahal, kata Ali, hasil produksi beras surplus. Namun, ada rencana impor hingga 500 ribu ton hingga awal 2023.

"Setahu saya kebutuhan beras cukup berlimpah, tapi kemudian ada impor 500 ribu ton. Ini jadi perdebatan,” ujarnya.

Di sisi lain, catatan terhadap Menteri LHK dari Komisi IV di antaranya ihwal kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kementerian LHK dinilai perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani hal tersebut.

Ali menjelaskan, usulan pembentukan panja ini merupakan hal normal. Dia menyebut dalam tiap rapat antara Komisi IV dengan Kementerian LHK semuanya baik-baik saja dan tidak ada perdebatan.

"Ini dilakukan panja bersama untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang nakal. Menurut laporan dari anggota komisi saya ke DPP, kemarin masih adem-adem aja, semua baik-baik saja,” kata dia.

Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Jokowi. Di tengah isu reshuffle yang meruak, menteri dari Partai NasDem disebut-sebut sedang menjadi sasaran reshuffle.

“Evaluasi itu dari Presiden. Apalagi kalau ada partai yang ingin meminta NasDem dikeluarkan, mengincar kursi yang diduduki NasDem, itu hal yang menjadi kewenangan Presiden,” ujar Ali.

Sedangkan, Presiden Jokowi tidak membantah ataupun membenarkan ihwal rencana reshuffle ini, terutama berkaitan dengan menteri dari Partai NasDem.

"Tunggu saja, ditunggu saja," kata Jokowi saat ditanya kemungkinan adanya reshuffle pada tahun ini mengunjungi Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.

Ketika ditanya apakah reshuffle kabinet akan menyasar menteri dari NasDem, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama.

"Ditunggu saja," kata dia.***