Banser Jabar dan LBH GP Ansor Bentuk Tim Investigasi Bansos Covid-19 Pemprov Jabar
WJtoday, Bandung - Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat yang sejak awal kritis terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kini bersama Lembaga Bantuan Hukum Ansor Jawa Barat membentuk tim investigasi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Komandan Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah Banser yang sejak awal serius mengawal kebijakan Pemprov Jawa Barat. Terkhusus dalam hal penanganan pandemi Covid 19.
"Saya tidak melihat upaya serius Pemprov Jawa Barat sebagai pemangku kebijakan publik membuat skema perlindungan, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat," kata Yudi.
Alin alih melakukan perlindunga, yang terjadi justru banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian dan konflik di masyarakat. Antara lain, validitas data yang carut marut.
"Skema bantuan yang dijalankan oleh pemprov terbukti melemahkan roda perekonomian masyarakat. Karena bentuknya barang. Padahal hemat kami, yang perlu itu bantuan tunai. Supaya uang bergulir di masyarakat," ungkap Yudi.
Bahkan menurut informasi, pembelanjaan barang dilakukan padahal data penerima belum jelas siapa. Yang terjadi penumpukan barang dan barang yang rusak.
"Kejadian telur busuk misalnya. Ini ada apa?" tanya Yudi heran.
Dirinya mengaku pernah bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat guna mengingatkan kebijakan yang diambil oleh pemprov Jawa Barat.
"Tapi tidak ada perbaikan yang signifikan," katanya.
Kini, bersama LBH Ansor, Banser Jawa Barat serius mengumpulkan bukti bukti persoalan yang terjadi di masyarakat. Apabila ada persoalan yang mesti ditindaklanjuti keranah hukum, maka dirinya tidak sungkan untuk menindaklanjutinya.
"Soal perkara hukum kita gandeng LBH. Mereka faham itu. Supaya kepentingan masyarakat terlindungi. Kita bukan berarti suudzhon. Tapi kan, contohnya (Kemensos,-red.) ada. Dengan pola yang hampir sama," jelas Yudi.
Yudi mengajak kepada masyarakat yang memiliki data dan/atau merasa dirugikan terkait program bansos Covid 19 agar bisa bekerjasama dengan pihaknya.***
