BSD dan PIK 2 Masuk PSN Baru yang Direstui Jokowi, Ini Kata Kemenko Perekonomian RI
WJtoday, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian buka suara tentang alasan proyek pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 mendapatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan diambil dari Rapat Internal di Istana Negara pada 18 Maret lalu.
BSD merupakan proyek besutan grup Sinar Mas Land, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sementara PIK 2 merupakan lanjutan usaha patungan Salim Group (SG) dan Agung Sedayu Group (ASG), milik konglomerat Aguan.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penetapan 14 PSN baru ini telah melalui serangkaian kajian. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan di berbagai sektor yang terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
Selain itu, ada sejumlah tujuan yang membuat pengembangan 14 proyek ini perlu diprioritaskan. Tujuan tersebut mencakup pemerataan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, memperluas lapangan kerja, pemerataan sektor-sektor pembangunan, dan pelibatan pihak swasta dalam pembiayaan secara mandiri (Non-APBN).
"PSN BSD ditujukan untuk kemajuan sektor Pendidikan-Biomedical-Digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan," kata Haryo, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (27/3/2024).
Haryo memaparkan, total investasi PSN BSD diperkirakan Rp 18,54 triliun. Proyek itu diperkirakan menyerap 10.065 tenaga kerja, menghemat devisa sebesar Rp 10,1 triliun, dan memeroleh devisa Rp 5,6 triliun.
Sementara untuk PSN PIK 2, ditujukan untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Total investasi PSN PIK 2 diperkirakan akan mencapai Rp 65 triliun.
"Diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda," imbuhnya.
Klaim Tidak Ada Unsur Politis
Haryo juga menegaskan tidak ada unsur politis dalam penetapan dua proyek besutan perusahaan milik konglomerat Indonesia tersebut. Proses penetapannya disebut melalui hasil kajian yang lengkap.
"Tidak ada pertimbangan non teknis (politis) dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN, semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas," ujar Haryo.
Ia menjelaskan, pengusulan proyek untuk masuk ke dalam jajaran PSN terbuka bagi semua pihak. Pengusulan itu bisa dilakukan melalui Kementerian/Lembaga (KL), dan BUMN/D yang bersifat bottom-up. Semua usulan selanjutnya akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
"Tidak semua usulan proyek infrastruktur dapat langsung disetujui menjadi PSN," tegasnya.
Disebutkan, pembangunan PSN tersebut tidak akan menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan dari swasta. Peran pemerintah adalah memberikan dukungan dari sisi kemudahan perizinan agar proyek bisa segera beroperasi dan memberikan dampak signifikan ke masyarakat.
"Proses kemudahan perizinan ini tentunya sejalan dengan cita-cita Nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional," beber Haryo.
Evaluasi secara umum dari proyek-proyek PSN melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengawasan berkelanjutan hingga penilaian dampak permasalahan. Selama pelaksanaan PSN, terdapat beberapa isu utama yang perlu ditindaklanjuti antara lain terkait isu pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi dan pembiayaan.
"Pemerintah tentu akan terus memonitor perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat pada waktunya. Bahwa pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara periodik selalu dibuatkan laporan dan dilakukan publikasi sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sejak 2016 sampai dengan Februari 2024, terdapat 195 PSN yang sudah beroperasi penuh dengan nilai Rp 1.519 triliun. Kemudian terdapat 77 proyek dan 13 program dengan nilai Rp 2.960,7 triliun yang dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian, serta 41 PSN diperkirakan selesai selama 2024.***
