Dengan Kerja Sama Semua Pihak, Syahrir Optimistis Jabar Bisa Atasi Covid-19

Dengan Kerja Sama Semua Pihak, Syahrir Optimistis Jabar Bisa Atasi Covid-19
WJtoday, Bandung - Anggota Komisi I DPRD Jabar H Syahrir SE MIpol yakin masyarakat Jabar bisa melewati dan mengatasi pandemi Covid-19.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, yang diperlukan Jabar yakni kerja sama semua pihak dalam penanganan virus Corona ini. Yahap pertama yang perlu dilakukan, kata dia, yakni adalah saling percaya dan bersinergi. 

"Sejak dulu bangsa ini selalu berhasil karena adanya kerja sama. Bagaimana kerja sama mengusir penjajah, merumuskan dasar negara, menjalankan roda pemerintahan. Tentu dalam konteks mengatasi virus Covid-19 ini perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak," ungkap Syahrir

Syahrir menegaskan, salah satu tindakan konkret yang wajib dilakukan Pemprov Jabar, yakni berkolaborasi dengan berbagai institusi dan lembaga baik negara maupun swasta, dengan membentuk gugus tugas daerah untuk penanganan Covid-19. 

Berkaitan dengan gugus tugas ini, sebut Syahrir, Pemprov Jabar harus terlebih dulu mengonsultasikan semua kebijakannya. Lalu menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan, yang mencakup 4 aspek yaitu pencegahan, respons, pemulihan dan tim pakar. Kemudian melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Selanjutnya mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi social distancing dengan 
berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), aktivitas front liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat," papar  Syahrir.

Semua kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 tersebut, kata Syahrir, harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, harus memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antardaerah, dan kepentingan nasional. 

Semua kebijakan Pemprov tersebut, menurut Syahrir, harus ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat. Pemerintah pun harus memperkuat fasilitas kesehatan, dengan melibatkan rumah sakit milik pemerintah daerah setempar, Puskesmas, dan rumah sakit swasta, serta penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing.

"Juga melakukan kolaborasi pentahelik (pemerintah, akademisi/pakar, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media), serta pelibatan sampai tingkat desa kelurahan, termasuk perangkatnya seprti PKK, karang taruna, dan RT/RW," tandasnya. ***