Fraksi PKS DPRD Jabar Tolak Kenaikan Harga BBM
WJtoday, Bandung, - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jawa Barat meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Hal ini disampaikan oleh F PKS DPRD Jawa Barat menyusul banyaknya aspirasi dari masyarakat Jawa Barat yang menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si mengatakan surat terbuka terkait sikap penolakan tersebut, sudah dilayangkan ke Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia.
Haru menjelaskan ada enam alasan F-PKS DPRD Jawa Barat menolak kenaikan BBM yakni :
1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD RI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara melalui cabang produksi dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kenaikan BBM bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi.
2. Kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak pandemi COVID-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas memperparah kondisi tersebut, khususnya masyarakat menengah bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak.
3. Alasan kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran.
Karena itu, seharusnya solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harganya. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok persoalan.
4. Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari utang.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil, karena justru memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut.
5. Banyak ahli yang menyampaikan inefisiensi ditubuh Pertamina, yang harusnya bisa lebih berhemat dan berkontribusi untuk menjamin tata kelola migas yang baik, salah satunya harga BBM bersubsidi yang terjangkau.
Karena itu, ini harus dievaluasi dan diaudit, sehingga Pertamina sebagai cabang produksi, penting yang dikuasai negara, mampu menjalankan perannya secara optimal.
6. Fraksi PKS meminta Gubernur agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan APBD 2023, mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan efek dari kenaikan BBM.
Oleh karena itu, proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterakan rakyat agar ditunda dan memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM serta penyederhanaan izin usaha.
“Kami meminta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk meneruskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia agar mau mendengar jerit, susah rakyat dan segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata dia.
Selain itu pihaknya juga meminta pemerintah provinsi Jawa barat, bisa mengantisipasi dampak inflasi kenaikan BBM serta menunda proyek-proyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Dalam waktu dekat, PKS akan mengadakan pasar murah bersama masyarakat dengan memberikan subsidi kebutuhan bahan pokok yang seharusnya subsidi ini dilakukan oleh pemerintah.
Pasar murah akan dilakukan selama 3 bulan dan akan di instruksikan kepada seluruh struktur dan kader PKS se-Jawa Barat. ***
