KPU Tunjuk RSPAD Gatot Soebroto dan Tak Libatkan IDI untuk Tes Kesehatan Capres-Cawapres, ini Respon Bawaslu
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Telah menunjuk Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sebagai rumah sakit untuk tes kesehatan Capres- Cawapres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024.
Pemeriksaan kesehatan capres-cawapres dijadwalkan digelar pada 19-27 Oktober 2023. Tes kesehatan itu tidak melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang pada Pemilu sebelumnya dilibatkan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan itu adalah pertimbangan dari KPU. Namun, menurutnya tidak ditunjuknya IDI itu tidak masalah asal sesuai aturan.
“Ada keharusan atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau sesuai aturan jika tidak ada keharusan ya enggak masalah,” kata Bagja di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu (21/10).
Bagja dan anggota Bawaslu lainnya turut hadir dalam pemeriksaan kesehatan pasangan Anies-Muhaimin yang dimulai sejak pagi tadi.
Bagja mengatakan Bawaslu harus melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan untuk memastikan proses demokrasi tidak terciderai dengan pelanggaran.
Ia mengatakan, setiap penyelenggaraan berpotensi ada pelanggaran meski ia berharap kali ini tak terjadi.
“Jadi setiap tahapan pasti ada (potensi pelanggaran), mudah-mudahan enggak terjadi.Kalau pun ada semoga tidak terjadi,” tuturnya.
“Kalau pemeriksaan kan hasil dan prosesnya kami yang melakukan pengawasan. KPU pasti memastikan seluruh tahapan pemeriksaan itu ada. Tidak kemudian dilewati, nah itu potensinya dilewati atau tidak? Semoga tidak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PB IDI, Moh. Adib Khomaidi mengungkapkan, hingga saat ini belum ada permintaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar IDI terlibat dalam tes kesehatan Capres-Cawapres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Padahal, lanjut Adib, mulai Pilpres 2004 hingga Pilpres 2019, pihaknya selalu dilibatkan dalam tahap pemeriksaan kesehatan Capres-Cawapres.
"Sampai sekarang KPU belum melibatkan Ikatan Dokter Indonesia. Seharusnya KPU melibatkan, sehingga nanti jangan sampai ada permasalahan keabsahan, permasalahan tentang hasil yang itu menjadi satu dasar upaya apakah ini hasilnya valid dan bisa menjaga imparsialitas," kata Adib di Surabaya, Kamis (19/10/2023).
Adib melanjutkan, IDI perlu dilibatkan karena merupakan organisasi yang menjunjung tinggi independensi dan imparsialitas. Menurutnya penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Pilpres 2024 merupakan hal penting dan berbeda dibanding pemeriksaan biasa, mulai dari proses hingga pengumuman hasilnya.
Bahkan PB IDI telah mempunyai buku panduan pemeriksaan paslon capres dan cawapres, yang sampai saat ini masih terus disempurnakan. Hak Cipta buku panduan tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI.
“Setelah reformasi, PB IDI selalu terlibat pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres,” ujar Adib.
