Krisis Thalasemia di Kabupaten Bandung Belum Teratasi
WJtoday, Bandung - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) Cucu Sugyati mengatakan hingga saat ini krisis thalasemia di Kabupaten Bandung belum teratasi, padahal kabupaten ini menjadi salah satu daerah penyumbang thalasemia terbesar di Jabar.
Legislator Golkar asal dapil Kabupaten Bandung ini mengatakan, wilayah penyebaran thalasemia di Kabupaten Bandung terdapat di delapan kecamatan, terutama Majalaya menjadi wilayah terbanyak penyumbang thalasemia.
“Saat ini urgen, saking banyaknya Majalaya menjadi penyumbang thalasemia terbesar di Jabar, sebarannya ada di Majalaya, Paseh, Solokan Jeruk, Ibun, Ciparay, Kertasari, Cikancung, Cicalengka,” ungkap Cucu dalam keterangannya, Minggu (20/3/2022).
Untuk diketahui, lanjut Cucu, thalasemia merupakan kelainan darah bawaan yang membuat bentuk hemoglobin tidak normal, selain itu mengakibatkan penghancuran sel darah merah yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan anemia.
“Tidak adanya Unit Transfusi Darah (UTD) di Majalaya menjadi kendala paling mendasar, padahal penyintas thalasemia agar bisa bertahan adalah ketersediaan darah menjadi kunci,” jelasnya.
Cucu mengungkapkan, dalam kurun waktu satu bulan, penanganan thalasemia dibutuhkan 170 labu untuk 104 orang, sehingga tidak adanya UTD di wilayah Kabupaten Bandung menyebabkan banyak anak dengan thalasemia yang tidak tertolong.
“RS Majalaya tidak memproduksi darah, kecuali ada yang donor, jadi kalau mau cari stok darah, harus ke PMI Kota Bandung atau ke Soreang, frekuensinya beda-beda, ada yang 10 hari sekali, artinya dalam sebulan 3 kali transfusi,” ungkap Cucu.
“Keluarga penyintas thalasemia mesti membawa pendonor ke PMI Kota Bandung, kendala utamanya adalah jarak, harus menempuh jarak 2 sampai 3 jam, belum lagi di sana mengalami penolakan atau tidak di terima,” tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, Cucu meminta Pemkab Bandung dan Pemprov Jabar, agar segera menyikapi permasalahan serta kebutuhan darah bagi para thalasemia, selain itu diperlukan adanya kesadaran masyarakat agar dengan sukarela mau mendonorkan darahnya.
“Majalaya harus punya UTD, karena kebutuhannya sudah sangat mendesak, selain itu perlu adanya kesadaran masyarakat akan donor darah, dan meminta PMI harus tanggap akan permasalahan ini,” tutupnya. ***
