Luhut Tak Garang Lagi dan Minta Maaf Setelah Jokowi Minta Menteri Sensitif Terkait Keadaan
WJToday, Jakarta,- Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif terkait keadaan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi yang dapat berdampak pada masyarakat.
"Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy," tutur Presiden dalam Pengantar Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).
Entah ada kaitan atau tidak dengan permintaan sang presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun meminta maaf saat konferensi pers mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, pada Sabtu (17/07).
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ujarnya.
Ucapan ini berbeda dibanding dengan apa yang dikatakannya pada Senin (12/07).
Saat itu, Luhut tampil garang dengan menyatakan bahwa pandemi di Indonesia masih terkendali.
Bahkan Luhut sempat menantang siapa pun yang menuding pemerintah tak bisa mengendalikan Covid-19 untuk datang menemuinya.
"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keaadannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut.
PPKM diperpanjang?
Dalam pernyataan pada Sabtu (17/07), Luhut mengaku sedang melakukan evaluasi apakah PPKM diperpanjang lebih lanjut. Evaluasi tersebut berlandaskan indikator penambahan kasus konfirmasi dan Bed Occupancy Rate (tingkat keterisian tempat ridur RS).
"Dalam dua-tiga hari ke depan, kami akan mengumumkan secara resmi," cetusnya.
Kasus Covid harian pada Sabtu (17/07) mencapai 51.952. Adapun jumlah kematian harian tercatat mencapai 1.092 orang. DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang terbanyak dengan 727.010 kasus atau 26,01%. Empat provinsi lainnya adalah Jawa Barat (499.419 kasus), Jawa Tengah (311.397 kasus), Jawa Timur (226.521 kasus), dan Kalimantan Timur (93.382 kasus).
Angka ini menurun dari dua hari sebelumnya.
Pada Kamis (15/07), jumlah kasus mencapai rekor 56.757. Jumlah kematian mencapai 982 orang.
Wacana perpanjangan PPKM Darurat dilontarkan pada Selasa (13/07) tatkala kasus Covid terus mencetak rekor.
"Jika kondisi belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan maupun penerapan kebijakan lain, bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, menjawab pertanyaan wartawan dalam keterangan pers secara daring.
Wiku tidak menjelaskan secara detil apa yang disebutnya sebagai "kebijakan lain". Adapun PPKM darurat, yang dimulai 3 Juli lalu, akan berakhir pada 20 Juli nanti.***
