Menko PMK Sidak Bansos Beras Mirip Gumpalan Batu di Banten
WJtoday, Banten - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan beras mirip gumpalan batu yang diberikan sebagai bantuan sosial di Pandeglang, Banten, telah ditarik dan diganti dengan beras layak konsumsi. Termasuk semua stok di penyimpanannya.
Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapatkan laporan dari PT Pos dan Perum Bulog saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat penggilingan gabah dan kantor pos di Pandeglang, Jumat (7/8/2021).
"Jadi sebetulnya sudah tidak ada masalah. Sudah diganti dari para Keluarga Penerima Manfaatnya. Dan beras itu sudah ditarik. Bahkan yang ditarik bukan hanya beras yang bermasalah tapi seluruhnya ditarik dan dicek semuanya. Dan itu saya kira ini langkah yang cepat dan bagus," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Sabtu (7/8/2021).
Muhadjir mengatakan dalam laporannya PT Pos dan Perum Bulog mengatakan masalah beras menggumpal yang didistribusikan sebelumnya akibat terkena hujan. Dia mengingatkan agar beras bansos yang diberikan layak konsumsi. Sesuai standar pemerintah, beras yang disalurkan minimal berkualitas medium.
"Jangan sampai kita gak mau makan beras itu malah kita berikan kepada orang lain. Karena itu berasnya medium yang kita tetapkan," ujar Muhadjir.
Muhadjir juga meminta agar beras yang dimanfaatkan untuk bansos dari produksi petani lokal. Dia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah memanfaatkan beras petani lokal.
"Tadi saya diberitahu Bu Bupati, semua berasnya adalah produksi petani lokal. Dan ini penting, karena kita harapkan produksi petani di daerah itu betul-betul terserap dan termanfaatkan," imbuhnya.
Dengan memanfaatkan beras produksi petani lokal, kata Muhadjir, akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Tetapi, dia juga mengingatkan agar petani lokal tidak meraup untung yang berlebihan.
"Sekarang ini Alhamdulillah kan harga gabah, harga beras sudah mulai naik. Saya mohon para petani dan tengkulak menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak-banyak. Semuanya harus merasa prihatin," terangnya.***
