Rapor Merah untuk Penegakan Hukum era Jokowi dari Ganjar Pranowo

WJtoday, Jakarta - Calon presiden (capres) dari paslon nomor 3, Ganjar Pranowo memberikan rapor merah atau nilai "5" penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu diungkap pada acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11) lalu. 

"Turun (penegakan hukum). Point-nya 5 (dari 1-10)," kata Ganjar saat ditanyai oleh seorang panelis pada acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11).

Rapor merah itu diberikan Ganjar lantaran menganggap banyaknya intervensi hingga rekayasan kasus.

"Rekayasa dan sudah diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.

Ganjar tak menyebut kasus yang membuat penegakan hukum di era Jokowi mendapat nilai 5. Tetapi, dia menyinggung banyaknya kasus belakangan ini menjadi polemik dan sorotan publik.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," katanya.

Ganjar memberi saran untuk mengembalikan marwah dari penegakan hukum tersebut harus dimulai dari pemimpinnya. Dan tak hanya itu, Ganjar juga meminta penegak hukun terus berkolaborasi dengan elemen lain.

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik," katanya.

"Dukungan kedua ialah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat. Agamawan, ilmuan, budayawan, media, ketika semua itu muncul rasanya ini yang diakomodasi untuk kemudian membalik situasi itu dan kemudian regulasinya tidak mencukupi jadi ubah regulasinya," kata Ganjar.

Tuai Komentar

Ditertawakan Prabowo

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto memberikan respons singkat terkait pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memberi rapor merah terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo tak memberikan pernyataan apapun. Tampak Prabowo hanya memberi gestur kedipan mata kemudian tertawa. "Hahaha," ujar Prabowo usai meresmikan sumber air bersih di Desa Pamubulan, Lebak, Banten, Minggu (19/11/2023). 

Sementara itu, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku aneh dengan penilaian capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Habiburokhman menilai hal itu justru menunjukkan ciri-ciri pemimpin kurang bijak.

"Ini adalah cerminan pemimpin yang kurang bijak, menyampaikan dapat hanya berdasarkan kepentingan sesaatnya," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023).

Habiburokhman mengaku tak mengerti maksud dari penilaian Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum era Jokowi. Padahal, kata dia, penegakan hukum era Jokowi justru mendapat nilai yang memuaskan.

"Saya nggak ngerti ini orang maksudnya apa, kok salah menjelekkan pemerintahan saat ini di mana partainya merupakan partai terbesar koalisi. Padahal faktor tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini nyaris 80%," paparnya.

Habiburokhman juga berpendapat jika Ganjar tidak membaca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhetikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Menurutnya, putusan MKMK itu terkesan mengkambinghitamkan Anwar Usman.

"Karena tidak ada pembuktian terjadinya intervensi dalam perkara MK Nomor 90. Selain itu pengesampingan azas benturan kepentingan ternyata sudah dipraktekkan sejak zaman Jimly Asshiddiqie sendiri memimpin Mahkamah Konstitusi," ungkap dia.

Meski begitu, Habiburokhman tak ingin mengomentari lebih jauh terkait penilaian Ganjar. Dia pun membiarkan rakyat untuk menilainya sendiri.

"Tapi itu urusan beliau sih, ingin menunjukkan sikap kenegarawanan atau tidak. Rakyat saat ini sudah cerdas, sudah bisa memberikan penilaian yang fair," tutur dia.

"Soal penegakan hukum walaupun belum 100% sempurna tapi sudah banyak sekali perbaikan. Kita lihat ruang demokrasi yang terbuka dengan diimplementasikannya konsep keadilan restoratif," imbuhnya.

Kaesang: Bisa Jadi Pecutan

Ketum PSI yang merupakan anak bungsu dari Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, merespons pernyataan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menilai penegakan hukum era Jokowi merah. Kaesang pun mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak ambil pusing.

"Menurut saya, ya, pemerintah sekarang enggak baper," kata Kaesang pada wartawan di Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu (19/11/2023).

Justru menurutnya, penilaian tersebut bisa menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bisa lebih baik lagi.

"Jadi, ya, saya kira ini bisa jadi pecutan bagi pemerintah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dalam segi hukum yang dimaksud oleh Pak Ganjar," ujarnya.

Warganet: Capres Serang Cawapresnya Sendiri

Ganjar Pranowo, memberi nilai lima penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu dianggap menyerang Calon Wakil Presidennya (Cawapres) sendiri.

Hal tersebut dinilai unik. Pasalnya, sejumlah pihak menyebut bahwa Cawapres malah diserang Capresnya

“Baru di pilpres kali ini ada Capres ngehajar pasangan cawapresnya sediri, ngasih nilai merah pulak!” kata pengguna akun @BosPurwa di aplikasi X, dikutip Minggu (19/11/2023).

Ia pun merasa kasihan dengan Cawapres Ganjar, Mahfud MD. Mengingat Mahfud merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Duh Kesian Pak @mohmahfudmd . Ngakak gue,” ujarnya.

Jabatan yang diemban Mahfud MD dinilai bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

BEPRO: Lupa Kalau Cawapresnya Menkopolhukam?

Pernyataan Ganjar tersebut pun lantas menuai sorotan tajam dari Sekretaris Jenderal Bersama Prabowo (BEPRO) David Herson.

David Herson yang juga Anggota TKN (Tim Kampanye Nasional) di Tim Golf tersebut mempertanyakan Ganjar yang lupa bahwa yang menjadi Cawapres-nya adalah seorang Menkopolhukam (Mahfud MD) yang menangani permasalahan hukum di era Presiden Jokowi sampai saat ini.

“Gimana to? Apa Mas Ganjar lupa Cawapresnya itu siapa?? Mahfud MD, seorang Menkopolhukam. Lha kok aneh? Salahin dong Cawapresnya (Pak Mahfud), kemana aja selama ini ?," tegas David Herson dalam keterangan resminya kepada awak media di Jakarta, Minggu (19/11/2023

Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, JK: Anda Mungkin Sependapat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), sependapat dengan Capres Ganjar Pranowo soal nilai lima terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK mengatakan penilaian itu relevan dengan kondisi yang terjadi belakangan ini.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan kalau di Makassar, saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan, saya kira anda juga mungkin sependapat. Terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali," kata JK usai menerima kunjungan Ganjar di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

JK juga menyinggung keinginan Jokowi terkait visi Indonesia emas di 2045. JK mengatakan hal itu bisa dicapai dengan sikap adil dan netral.

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah," ujar JK.***