Sidang Lanjutan Kasus Pencemaran Nama Baik Terdakwa Harris-Fatia, Saksi Ahli: Judul Video Sengaja Dibikin 'Bombastis'

Sidang Lanjutan Kasus Pencemaran Nama Baik Terdakwa Harris-Fatia, Saksi Ahli: Judul Video Sengaja Dibikin 'Bombastis'

WJtoday, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Senin (10/7/2023).

Dalam sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli guna memberi keterangan di hadapan majelis hakim. Adapun dua saksi ahli tersebut yakni Ahli Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) atas nama Ronny dan Ahli Bahasa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bernama Asisda Wahyu Asri Putradi.

Asisda Wahyu Asri Putradi, mengatakan judul video 'Lord' Luhut soal Intan Jaya, Papua, sengaja dituliskan secara bombastis untuk menarik penonton.

Hal itu disampaikan Asisda ketika diperiksa sebagai saksi ahli dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (10/7/2023). 

Awalnya, jaksa penuntut umun (JPU) bertanya tanggapan Asisda mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Fatia dalam konten video Intan Jaya.

Asisda menilai dari sisi bahasa, Fatia menyimpulkan secara pribadi Luhut berperan dalam pertambangan di Papua.

"Ahli bisa jelaskan makna dari penyataan 'Jadi Luhut bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini', dari sisi bahasa bagaimana?" tanya jaksa.

"Jadi pernyataan 'Luhut bermain di pertambangan' itu dalam kebahasaan itu merupakan hasil penyimpulan kalimat," ujar Asisda.

"Hal ini karena diawali kata 'jadi' yang bersifat menyimpulkan. Dalam kalimat itu disimpulkan Luhut turut serta berperan dalan kegiatan bisnis atau operasi pertambangan di Papua," imbuhnya.

Kemudian, jaksa bertanya lebih detail tentang judul video Haris-Fatia 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'.

Asisda berpandangan judul video itu sengaja menggarisbawahi peran Luhut dalam operasi tambang di Papua.

"Jadi pernyataan ada Lord Luhut apa itu, yang di Judul itu, berarti di situ ada fokus utama pada seseorang yang mendapat julukan Lord Luhut. Di mana orang tersebut terlibat dalam kegiatan pertambangan di Papua," ucap Asisda.

Dia menyebut video itu sengaja dibuat bombastis untuk menarik perhatian penonton.

"Jadi judul itu sengaja dibuat bombastis untuk menarik minat dari supaya siapapun yang punya akses melihat YouTube itu tertarik mendengar dialog antara narasumbernya," ungkapnya.

Dalam sidang ini, Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.

Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.

Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.


Sebagai informasi, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik ini, Haris Azhar telah didakwa Pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. 

Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Terakhir Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Fatia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti dengan Direktur Lokataru Haris Azhar di Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Selasa (1/11/2022). ***