Soal Pemindahan IKN, INDEF: Legacy Presiden,Tidak Ada Keuntungan Secara Ekonomi

WJtoday, Jakarta – Langkah pemerintah untuk memulai program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan masih menuai pro dan kontra. Isu ini terus berjalan dengan ragam topik, terakhir yang sedang hangat pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Pemindahan Ibu Kota Negara.

Peneliti INDEF Nailul Huda mengatakan, pemindahan ibukota negara tidak serta merta tentang pemerataan ekonomi, melainkan tentang legacy Presiden yang sudah terlanjur terucap dan akhirnya dipaksakan. Tidak ada keuntungan secara ekonomi kecuali dari sektor konstruksi saja.

“Dampak ke PDB (Produk Domestik Bruto) sangat kecil sekali. Pemerataan hanya terjadi di Kalimantan Timur, Utara, dan Selatan,” ujar Nailul Huda dalam keterangan, Rabu (29/11/23).

“Tidak ada dampak signifikan ke provinsi di Papua dan Maluku. Jadi unsur pemerataan saya rasa tidak dapat apabila jadi pindah IKN,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa anggaran pemindahan sangat terbatas, dan pihak swasta yang masuk juga sangat minim, hanya sektor properti.

“Yang terjadi adalah kota pemerintahan yang sangat sepi. Saya rasa project IKN akan mangkrak seperti Hambalang tapi dalam skala lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menuturkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, menurut Syaikhu, dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

Dari sudut pandang pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota Negara, melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.

Ahmad Syaikhu berharap capres nomor urut 1 Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu kota ke IKN Nusantara jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.***