Utang Luar Negeri RI pada Triwulan II 2021 Tercatat Sebesar U$D415 Miliar

WJtoday, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2021 menurun 0,1 persen menjadi 415,1 miliar dolar AS, dari triwulan I-2021 yang sebesar 415,3 miliar dolar AS.

Secara tahunan pertumbuhan ULN triwulan II-2021 juga melambat dari 7,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,9 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan kontraksi ULN swasta," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Erwin menjelaskan ULN pemerintah pada triwulan II-2021 mencapai 205 miliar dolar AS atau tumbuh 4,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang meningkat 12,6 persen, yang disebabkan penurunan posisi pinjaman luar negeri, seiring dengan pelunasan atas pinjaman jatuh tempo selama triwulan II-2021.

"Pelunasan pinjaman luar negeri tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah dalam mengelola ULN," sebutnya.

Sementara itu, aliran modal masuk neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor nonresiden meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yang seiring kepercayaan investor yang semakin baik sehingga turut mendukung likuiditas di pasar SBN domestik.

Menurut dia, tren positif ini juga mendukung pemerintah dalam mengelola pembiayaan secara hati-hati dan terukur, dengan pembiayaan saat ini berperan cukup besar dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN pemerintah), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen). Kemudian, sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

Dengan demikian, Erwin menilai posisi ULN pemerintah triwulan II-2021 relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.  ***