Wakil Ketua DPRD Jabar Beberkan Alasan Pentingnya Pemekaran Daerah

WJtoday, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ruyat mengatakan ada 9 daerah di Provinsi Jawa Barat yang bakal melakukan pemekaran. Pemekaran dilakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan di Jawa Barat (Jabar).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jabar memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dua provinsi tersebut.

"Jabar merupakan provinsi yang cukup tua hampir 50 juta penduduk, 27 kabupaten dan kota. Sementara Jawa Tengah 39 juta penduduk, 35 kabupaten/kota. Jawa timur 40 juta penduduk dan 38 kabupaten/kota," kata Ahmad Ruyat seperti dikutip dari detikcom, Rabu (13/12/2023).

"Yang lebih detail lagi desa di Jabar itu cuma 5.312 desa. Sementara di Jateng 8.000-an desa, sehingga tentu menjadi skala prioritas kepemimpinan masa kini untuk membentuk pemekaran," jelasnya.

Dia mencontohkan ada sejumlah daerah yang bakal dilakukan pemekaran yakni Kabupaten Bogor melalui Bogor Barat. Dia menjelaskan Kabupaten Bogor memiliki urgensi yang cukup serius dalam melakukan pemekaran.

Sebab dari sisi jumlah penduduk Kabupaten Bogor tergolong dalam jumlah yang besar dibandingkan daerah lainnya yang setingkat. Bahkan kalau dibandingkan dengan Provinsi Maluku dan Gorontalo jumlah penduduk Kabupaten Bogor tergolong masih lebih banyak.

"Kendala Kabupaten Bogor ini kan kabupaten yang jumlah penduduknya paling besar se-Indonesia hampir 6 juta orang dengan APBD Rp 9 triliun itu setingkat kabupaten. Sementara di Provinsi Maluku jumlah warganya 2 sekitar jutaan, Gorontalo 1 jutaan. Kemudian beban Kabupaten Bogor semakin berat.

Menurutnya, dari beban penduduk yang cukup besar itu lah menjadi salah satu faktor yang mengharuskan terjadinya pemekaran. Dia mengatakan, usulan pemekaran bukan hadir dari Pemprov Jabar saja. Namun pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten juga mengusulkan untuk melakukan pemekaran.

Dia menambahkan lewat pemekaran maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah untuk dapatkan. Untuk Kabupaten Bogor misalnya dengan pusat administrasinya di Cibinong. Hal itu tentu menyulitkan masyarakat di luar Cibinong jika ingin mengurus administrasi.

"Tapi setidaknya, di Jabar ada wilayah seperti Kabupaten Bogor itu sangat istilahnya sangat urgent sehingga layanan itu dari Jasinga ke ujung Cibinong. Kalau dimekarkan kan nanti Bogor Barat di Cigudeg. Kalau di Bogor Timur Ibu Kotanya di Jonggol, sehingga beban apbd ini bisa lebih efektif dengan adanya pemekaran," ungkapnya.

Selain Bogor Barat dan Bogor Timur, ada juga daerah yang diusulkan untuk melakukan pemekaran seperti Garut Selatan, Sukabumi Utara, Indramayu Barat, Tasik Selatan, Subang Utara, dan daerah lainnya.

Dia menambahkan selain melakukan pemerataan terhadap distribusi pelayanan publik, pemekaran juga bisa mendorong pemerataan pembangunan. Menurutnya, hal itu sesuai dengan kewajiban Pemprov Jabar agar bisa menghadirkan pelayanan public dan pembangunan yang merata.

"Karena kehadiran pemerintah daerah itu memiliki peran sebagai pemberi pelayanan public dan Pemda harus membangun," jelasnya.

Menurutnya, pemekaran juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendorong investasi di suatu daerah yang bisa memberikan efek positif lainnya pada sejumlah sektor.

"Ketiga hadirnya pemerintah daerah untuk menghadirkan rasa aman sehingga investasi juga masuk supaya ada kerukunan, gotong royong, maka skalanya pemekaran adalah suatu alternatif," tutupnya.***