Deforestasi Tidak Menyejahterakan Rakyat
WJtoday, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, deforestasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan bagi rakyat. Menurutnya, deforestasi selalu membawa dampak negatif yang serius.
Salah satunya termasuk perubahan iklim dan pemanasan global sebagai ancaman yang menakutkan bagi umat manusia.
"Harusnya seorang menteri memiliki konsep kebijakan pengelolaan hutan dan mampu memecahkan segala problematika lingkungan dan kehutanan kita,” ujar Johan dalam siaran persnya, dikutip pada Minggu (7/11/2021).
Dia juga mengingatkan, hutan merupakan kekayaan alam yang luar biasa bagi Indonesia, dan saat ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ternyata pengelolaan hutan belum mampu menghadirkan tata Kelola hutan yang baik.
Johan mencontohkan, pada tahun 2017 lalu merupakan akumulasi lemahnya tata Kelola hutan dan tingginya laju deforestasi yang mencapai 1,4 juta ha per tahun.
Untuk itu, Johan secara tegas mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bahwa Indonesia masuk tiga besar di dunia sebagai negara penghancur hutan tercepat. Setiap tahun sekitar 1,8 juta hektar hutan dihancurkan.
"Bayangkan jangka waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, akan seperti apa hutan kita dan atas nama pembangunan tidak boleh mengabaikan ancaman perubahan iklim ekstrim yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi semua makhluk hidup di dunia ini," sebut Johan.
Dia menyebut agar pemerintah tidak perlu membanggakan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, karena faktanya deforestasi telah menyebabkan perubahan iklim dan terjadinya bencana hidrometeorologi.
"Seperti di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan kerugian lebih dari Rp1,3 triliun pada awal 2021 lalu, demikian juga dengan kebijakan sawit dan bubur kertas yang telah menyebabkan lebih dari 24 juta hektar hutan kita rusak," ucap Johan.
Selain itu, Johan meminta Menteri LHK untuk fokus bekerja mengurai problematika penanggulangan deforestasi dan perubahan iklim.
"Pembangunan dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, agar kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih baik di masa depan," tuturnya.
Selanjutnya Johan meminta pemerintah segera menggalakkan green development dan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan deforestasi dan degradasi hutan yang berakibat penurunan kualitas dan fungsi hutan.
Termasuk adanya emisi karbon dari kerusakan hutan yang mengakibatkan pemanasan global, cuaca tidak menentu, penyakit baru dan ketahanan pangan yang mulai terancam.
"Saya minta arah pembangunan kehutanan kita harus jelas sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan agar setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Deforestasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Fungsi Hutan Bukan Hanya untuk ‘Carbon Sink’
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengingatkan fungsi hutan bukan hanya sebagai Carbon Sink (penyerap karbon) dari atmosfer dalam rangka menurunkan suhu bumi, tapi hutan adalah habitat makhluk hutan, flora dan fauna yang menyusun ekosistem dunia menjadi seimbang.
"Jika hutan hanya dianggap sebagai Carbon Sink maka yang terjadi adalah hutan digunduli (deforestasi) lalu ditukar dengan penanaman mangrove. Lalu semua flora dan fauna langka Indonesia beserta ekosistemnya musnah dan kita tidak tau bencana kemanusiaan apa yang akan terjadi. Sudah jelas kebanjiran akan melanda daerah sekitarnya karena tak ada lagi pohon-pohon besar penyerap air," ujar Slamet dalam keterangannya, Jumat (5/11).
Dikatakannya, sepanjang hutan yang hilang akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak kembali menjadi hutan. Itu merupakan indikasi pemerintah terlibat atas deforestasi yang terjadi.
Pemerintah bertanggungjawab untuk merinci dan mengembalikan seluruh flora dan fauna yang musnah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar-besaran sebelumnya.
Menurut Slamet, pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan bekas karhutla jelas memperlihatkan arah pembakaran hutan. Jika perkebunan kelapa sawit mendatangkan keuntungan besar lalu kenapa pekerja perkebunan kelapa sawit jauh dari kondisi sejahtera.
Jika penanaman mangrove yang menguras APBN dapat menghasilkan devisa Carbon Credit lalu kenapa pemerintah memunculkan Carbon Tax.
Ia menegaskan, Carbon Net Sink (penyerapan karbon bersih) bukan berarti Zero deforestasi (penghentian penggundulan hutan), tapi harap dicatat itu juga bukan berarti mensubstitusi hutan yang sudah ada dengan rehabilitasi hutan mangrove dengan dalih memiliki nilai karbon yang sama.
"Jelas itu tidak sepadan dan kami akan melawan paradigma menteri LHK yang keliru ini," sebutnya.
Seperti diketahui, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar yang akan tetap melanjutkan deforestasi (penggundulan hutan) demi pembangunan.
Hal ini kontra produktif dengan pernyataan Presiden Jokowi yang membanggakan turunnya laju deforestasi melalui turunnya kasus karhutla dan rehabilitasi hutan mangrove besar-besaran sebagai Carbon Net Sink. ***
