DPRD Minta Pemprov Jabar Kaji Ulang Rencana Potong Gaji ASN untuk Tanggulangi Covid-19
WJtoday, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady meminta Gubernur Ridwan Kamil mengkaji ulang rencana pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang diperuntukan bagi penanggulangan Covid-19.
Menurut Daddy, sebaiknya pihak ASN ditanya dulu apakah bersedia gajinya dipotong yang direncanakan dilakukan untuk 4 bulan ke depan tersebut. Pasalnya, kata Daddy, kondisi ASN itu berbeda-beda. Apalagi dalam kondisi selama masa bekerja dari rumah atau work from home, mereka membutuhkan perbekalan yang cukup.
"Idealnya, memang pemotongam gaji ASN harus dikaji secara matang. Secara sederhana, kita lihat-lihat dululah. Tanya dulu ASN yang bersangkutan. Tidak bisa juga lantas asal potong. Kita juga tahu, dalam kondisi seperti ini mereka butuh bekal untuk menghadapi situasi selama work from home (WFH)," ungkap Daddy, Senin (30/3/2020).
Sebelumnya Gubernur Ridwan Kamil berencana memberlakukan kebijakan pemotongan gaji ASN di tengah merebaknya wabah Covid-19. Dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tersebut nanti akan digunakan untuk menambah anggaran penanggulangan Covid-19 di Jabar. Sayangnya, pemotongan tersebut tidak dilakukan secara sukarela, tapi diberlakukan kepada setiap ASN, tanpa pandang bulu.
Masalahnya, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini, banyak juga ASN yang mangagunkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN-nya ke bank. Dengan demikian, ada ASN yang menerima gaji bulanannya sangat minim setelah dipotong angsuran bank, kendati memang mereka masih mendapat pengasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD).
Dari pihak ASN sendiri, sambung Daddy, tak bisa berbuat apa-apa untuk menentang kebijakan Gubernur tersebut, kecuali hanya menerimanya dengan pasrah. Padahal sebenarnya tidak semua ASN menerima kebijakan tersebut.
Kebijakan memotong gaji memang bukan yang pertama kalinya dilakukan di Jabar. Beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan dalam konteks yang berbeda. Reaksi yang muncul pun tidak berbeda. "Jadi, menurut saya, jangan asal potong," tandasnya.
Soal kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 ini, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon-Indramayu tersebut pun mengaku mengetahui persis, karena tidak diinformasikan oleh pihak Gubernur. Yang jelas, tandas Daddy, DPRD Jabar sudah menyetujui alokasi dana sebesar Rp5 triliun.
"Kan sudah dialokasikan Rp5 triliun. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp13 triliun. Sayangnya, kami di DPRD belum tahu secara rinci peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk iti pun belum dibahas," jelas Daddy.
Kalaupun anggarannya masih kurang, menurut Daddy, Pemprov bisa mengeser pos anggaran di APBD untuk menanggulangan virus Corona tersebut. "Saya kira, kalau masih kurang juga, jangan lantas asal potong gaji ASN," pungkasnya. ***
