Kepercayaan Publik Cukup Tinggi Terhadap Penanganan Covid-19 Pemprov Jabar
WJtoday,Jakarta - Upaya berkelanjutan pemerintah Jawa Barat untuk memperlambat penyebaran cepat COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir sebagian besar telah diterima dengan baik oleh publik, menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh firma konsultan data besar Drone Emprit.
Studi ini menganalisis keseluruhan sentimen publik terhadap penanganan darurat kesehatan di Jawa Barat sebagaimana tercermin dalam lebih dari 150.000 tweet, 2.000 posting Facebook, 6.000 posting Instagram, 1.400 posting YouTube dan 34.000 artikel berita online yang diterbitkan antara 9 Maret dan 9 April.
Laporan itu mendapati bahwa para netizen sebagian besar memandang pemerintah provinsi Jawa Barat lebih dapat dipercaya daripada pemerintah pusat dalam menanggapi ledakan COVID-19.
Analisis ini juga menunjukkan peningkatan keterlibatan publik dan sentimen positif sehubungan dengan sejumlah topik utama terkait dengan tanggapan Jawa Barat terhadap darurat kesehatan, seperti tes cepat di provinsi tersebut, pembatasan mudik (eksodus) Idul Fitri, dan pemotongan gaji untuk administrasi pejabat termasuk gubernur, wakil gubernur dan pegawai negeri.
Kepercayaan kepada pemda jabar melalui dibukanya peta sebaran COVID19 di Jabar, diadakan Rapid Test, dan informasi yang lebih transparan tentang masalah sebaran oleh @ridwankamil.
Pengiriman verbal oleh Gubernur Ridwan Kamil juga diperhitungkan dalam persamaan, karena laporan tersebut menemukan korelasi antara persona publiknya dan peningkatan dukungan publik.
"Ridwan Kamil, yang mengomunikasikan peringatan dengan nada santai tanpa mengorbankan isi pesan intinya, berfungsi sebagai salah satu pendorong dukungan publik untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat," kata laporan itu.
Studi ini juga menunjukkan kritik Ridwan terhadap birokrasi pemerintah pusat di tengah-tengah pandemi juga telah berkontribusi pada tingkat afinitas publik yang lebih tinggi untuk pemerintahannya.
Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk mendidik dan mempersiapkan warganya untuk mengantisipasi skenario terburuk dari krisis kesehatan saat ini.
"Persiapan administrasi dan publik dapat didukung dengan melibatkan lebih banyak pihak, seperti organisasi massa, LSM, akademisi dan tokoh masyarakat," kata laporan itu.
Pada hari Selasa, Jawa Barat adalah provinsi yang paling terkena dampak kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan 530 kasus yang dikonfirmasi dan 52 kematian. Data Pikobar dari administrasi menunjukkan bahwa jumlah kasus positif tertinggi di provinsi ini tercatat di kota Bandung dengan 67 kasus.
Pemerintah saat ini sedang meninjau permintaan untuk pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang akan dikenakan di Bandung Raya yang akan diajukan ke Departemen Kesehatan setelah persetujuan langkah-langkah tersebut di beberapa daerah di provinsi yang berbatasan dengan Jakarta.***
