Komnas HAM Klaim OPM Masih Mau Buka Komunikasi untuk Dialog Damai
WJtoday, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus membuka ruang komunikasi untuk merealisasikan dialog damai untuk menghentikan konflik bersenjata dengan Pemerintah Indonesia.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, OPM selama ini tidak menutup komunikasi yang dijalin Komnas HAM untuk merealisasikan dialog tersebut. Meskipun, pada sejumlah kesempatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM.
"Kami sudah dan sedang berkomunikasi dengan mereka," ungkap Beka, Senin (28/3/2022).
Dengan terbukanya ruang komunikasi ini, Beka memastikan, Komnas HAM akan terus mencoba menemui aktor kunci organisasi tersebut maupun tokoh lainnya di Papua. Tahap menjalin komunikasi ini dikatakannya belum juga usai hingga saat ini.
"Mencoba untuk menemui berbagai aktor kunci di Papua termasuk mereka yang menggunakan senjata sebagai alat perjuangan," tegas dia.
Dalam pendekatan ini, Komnas HAM dikatakannya, menjalin diskusi aktif untuk merealisasikan inisiatif dialog damai yang digagas Komnas HAM, dengan cara mendengarkan respons mereka serta membuat daftar kebutuhan yang diperlukan menuju dialog damai tersebut.
"Kami akan coba temui mereka terlebih dahulu, terutama mereka yang masih menolak," ungkap Beka.
Sebelumnya, TPNPB - OPM menyampaikan enam pernyataan usai melakukan serangan terhadap pos militer di pinggir Kali Keneyam, Nduga, Papua pada Sabtu, 26 Maret 2022. Pernyataan ini disampaikan Panglima Kodap III Ndugama Darakma TPNPB - OPM Brigjen Egianus Kogoya.
Dalam siaran pers yang dikirimkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, Egianus Kogoya mengatakan bertanggung jawab atas penyerangan Pos Militer Indonesia itu yang dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) TPNPB ke-51.
"Saya siap bertanggungjawab atas penembakan di ujung bandara, belakang kantor perikanan ibu kota Kabupaten Nduga, Papua," kata dia dalam pernyaataan tertulis tersebut.
Egianus juga menyatakan menolak semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Nduga. Dia juga meminta pemerintah memberikan akses kepada jurnalis internasional dan tim pencari fakta untuk hadir di Papua.***
