Muhammadiyah Minta Warganya tak Bawa Nama Organisasi saat Berpartisipasi dalam Pemilu
WJtoday, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan warga persyarikatan diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.
Namun, mereka diminta untuk tidak membawa-bawa atau mengatasnamakan organisasi (Muhammadiyah) dalam memberikan dukungan atau proses pemilihan.
"Warga persyarikatan memang menurut khittah diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi soal sikap memilih itu urusan setiap orang." kata Haedar, di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
"Yang tidak boleh, membawa-bawa dan mengatasnamakan organisasi (Muhammadiyah)," imbuhnya menegaskan.
Haedar mengatakan Muhammadiyah sebagai organisasi memainkan peran dalam mengawal bangsa ini, termasuk mengenai Pemilu. Muhammadiyah bergerak sesuai dengan porsinya agar Pemilu terlaksana dengan jujur dan adil serta sesuai jadwal.
Dia menyatakan, Muhammadiyah meminta warga persyarikatan untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menjaga komitmen agar terlaksana sesuai aturan yang telah ditetapkan.
"Sehingga, tidak lagi ada isu yang mengambangkan Pemilu 2024," ujarnya.
Dirinya berharap warga Muhammadiyah mendorong lahirnya para elit, baik eksekutif maupun legislatif yang memiliki integritas dan berjiwa negarawan.
Selain itu, pada Pemilu 2024 dapat melahirkan elit yang mengembangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya.
Kemudian, dia juga meminta warga persyarikatan Muhammadiyah untuk dapat menjaga kondusifitas, persatuan dan kesatuan, serta tidak ikut memperkeruh suasana yang saat ini mulai memanas.
"Calonnya saja belum jelas sudah ribut-ribut, habis energi. Biasanya orang yang ribut-ribut itu kerjaannya kurang, orang sibuk itu tidak mikir yang gitu-gitu," tutup Haedar. ***
