Pentingnya Perluas Peran Pendidikan untuk Minimalisir Ancaman Radikalisme
WJtoday, Bandung - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) Raden Tedi mengutarakan radikalisme yang masih berkembang di Indonesia dinilai berpotensi mengancam keutuhan negara dan merusak proses demokrasi.
"Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari solusi preventif untuk meminimalisir pemahaman tersebut. Salah satu hal yang diperlukan adalah memperluas peran pendidikan." kata Raden Tedi, Kamis (10/2/2022).
Dia pun mengungkapkan, Di Jawa Barat, Pemprov telah meluncurkan program ajengan masuk sekolah , untuk program ini layak untuk diapresiasi.
"Pasalnya melalui program ini, salah satunya dapat menumbuhkan pemahaman agama yang sinergi dengan pemahaman wawasan kebangsaan untuk memperkokoh NKRI." sebut legislator dari Fraksi PAN ini.
Selain itu, yang mendasar adalah pendidikan dalam jenjang sekolah terutama madrasah, akan sangat berperan penting dalam membendung radikalisme di Indonesia.
"Menjadi penting karena dengan adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat mengikis paham radikalisme melalui pendekatan yang tidak memiliki potensi ancaman dan kekerasan serta mengarah pada prinsip-prinsip HAM," ujar Tedi.
"Bahaya radikalisme hingga hari ini masih patut diwaspadai mengingat beberapa kejadian aksi terorisme terjadi di berbagai daerah." imbuhnya menegaskan.
Tedi menambahkan, saat ini proses edukasi untuk mencegah munculnya radikalisme, sudah terstruktur dilaksanakan di lembaga formal yaitu lembaga sekolah.
"Untuk pendidikan ini, agar efektif dan sasaran kualitas tercapai dipenuhi, perlu dibuat metode pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan kondisi siswa di sekolah itu." ucap Tedi.
Selain di lembaga pendidikan pencegahan aksi radikalisme, jelas dia perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, diantaranya masyarakat dewasa dengan latar belakang pendidikan rendah.
Untuk masyarakat kelompok ini, pendidikan politik perlu disosialisasikan dalam pendidikan non formal. Fakta yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini adalah tidak semua warga mayarakat dapat bersekolah secara formal. ***
