Realisasi Serapan APBD Baru 74 Persen, Bupati Karawang Bakal Evaluasi
WJtoday, Karawang - Realisasi serapan APBD Karawang tahun 2023 baru di angka 74,73 persen dari target yang ditetapkan 95 persen. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh akan evaluasi OPD yang dinilai lamban membelanjakan anggaran.
“Tentunya, nanti akan disampaikan kepada seluruh kepala OPD, terlebih yang hingga saat ini penyerapannya masih sangat rendah, untuk segera merealisasikan anggaran, dari kegiatan atau proyek yang sudah dilaksanakan,” ujar Bupati Aep.
Seperti diketahui, hingga Kamis, 21 Desember 2023, penyerapan APBD baru di angka 74,73 persen atau sebesar Rp 4,36 triliun dari total APBD 2023 sebesar Rp 5,8 triliun rupiah.
Agar problem serupa tak lagi terulang di tahun depan, Aep mengaku telah menyiapkan strategi agar penyerapan APBD 2024 bisa maksimal dan berjalan dengan baik.
“InsyaAllah tahun 2024 kami sudah memiliki langkah yang konkret. Dimana nanti pelaksanaan-pelaksanaan yang memang tender, kami akan melaksanakan tender cepat. Ya itu untuk proyek-proyek pembangunan yang waktunya panjang,” ucap Bupati Aep.
Hal tersebut, tambah Bupati Aep, juga sesuai dengan rujukan dari BPK. “Ya, minimal pelaksanaan itu tidak di akhir, atau mepet-mepet akhir tahun,” jelas Bupati Aep.
“Jadi insyaAllah 2024, karena saya mengawal dari awal sampai akhir, mulai februari kita sudah mulai lelang-lelang, misalkan proyek pembangunan yang waktunya panjang. Jadi tidak mepet-mepet sampai akhir tahun,” kata Bupati Aep.
Disorot Komisi II DPRD
DPRD Kabupaten Karawang menyesalkan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karawang tahun 2023 masih minim. Pasalnya, anggaran yang terealisasi baru 74,73 persen dari total anggaran Rp 5,8 triliun rupiah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha pada Kamis, 21 Desember 2023.
Dia mendorong Pemkab Karawang untuk lebih serius mengoptimalkan realisasi penyerapan APBD 2023 sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu 95 persen.
“Kami menginginkan hasil realisasi penyerapan APBD 2023 ini dapat dilakukan oleh Pemkab Karawang dengan maksimal. Sehingga perekenomian dan pembanguna dapat berjalan dengan baik. Karena hal ini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Natala.
Ia menegaskan, jangan sampai dalam APBD 2023 terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi. Anggaran yang ada, seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak.
“Dengan serapan anggaran yang baru mencapai 74,73 persen dari total APBD 2023, maka masih ada sisa anggaran sebesar 25,27 persen atau Rp 1,4 triliun lebih yang belum terserap. Kami harap Pemkab Karawang bisa bekerja keras sampai akhir tahun. Sehingga SiLPA itu bisa berkurang,” jelas Natala.***
