Ridwan Kamil Diminta Lebih Transparan tentang Refocusing Anggaran
WJtoday, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) diminta lebih transparan terkait pengaturan ulang (refocusing) anggaran yang dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta dampak sosial ekonominya.
Kebijakan yang sering disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu harus dijelaskan agar penggunaannya tepat sasaran dan berorientasi terhadap pemulihan ekonomi.
Hal ini disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, Minggu (15/8/2021). Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait refocusing yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar.
"Kriteria refocusingnya belum disampaikan," jelasnya singkat.
Seharusnya, lanjut Acuviarta, pemerintah menyampaikan bentuk-bentuk pengaturan ulang anggaran tersebut berasal dari pos mana saja dan akan dialokasikan ke mana.
"Mengurangi belanja ini, belanja ini, untuk diarahkan ke sini," ucapnya.
Di masa pandemi sekarang ini, tambah dia, pemerintah pun seharusnya memperjelas alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan ekonomi.
"Untuk kesehatan dialokasikan segini, untuk pemulihan ekonomi segini. Harusnya dijelaskan," ujar Acuviarta.
Padahal, lanjut dia, selama ini Pemerintah Provinsi Jabar sering mengklaim fokus terhadap penanganan kesehatan dan ekonomi.
"Tapi berapa? Apanya yang direfocusing," katanya.
Acuviarta Kartabi
Jika hanya sebatas ungkapan saja, menurutnya pemerintah daerah lain pun melakukan hal yang sama.
"Kesehatan semua memberikan. Bansos untuk masyarakat? Semua daerah memberikan. Tapi apa yang menjadi bentuk keberpihakan Jawa Barat itu? Berapa persen, berapa banyak, dan bentuknya apa saja," tegas Acuaviarta.
Dia pun mengkritik karena menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak merefocusing anggaran untuk belanja pegawai.
"TKD enggak direfocusing. Mereka mah tetap kaya," sebutnya.
Lebih lanjut, Acuviarta menjelaskan ucapan Ridwan Kamil terkait hilangnya anggaran sebesar Rp5 triliun dari APBD Jawa Barat 2021 akibat pandemi virus corona.
Menurutnya, hal itu dikarenakan perencanaan APBD 2021 yang kurang matang sehingga target pendapatan tidak tercapai, sedangkan kebutuhan untuk belanja tetap maksimal.
"Jadi bukan karena hilang akibat digunakan untuk penanganan pandemi (sektor kesehatan dan ekonomi), tapi karena kinerjanya belum sampai ke level itu. Dan karena kondisi ekonomi tidak stabil," tutur Acuviarta.
Acuviarta berharap hasil refocusing anggaran lebih digunakan untuk sektor UMKM. "Untuk memaksimalkan stimulan," katanya.
Sebagai contoh, menurutnya UMKM bisa mendapatkan dana bergulir dari pemerintah.
"Karena kalau mengandalkan perbankan, bank enggak mau memberikan kredit," ujarnya.
Terlebih, menurutnya saat ini bunga kredit di bank pembangunan daerah masih sangat tinggi sehingga memberatkan pelaku UMKM.
"Bunga kredit di Indonesia itu tertinggi di dunia. Maka pemerintah harus masuk," tandasnya. ***
