Soal Utang Pemerintah Rp16 Triliun untuk Cadangan Beras, Ini Kata Dirut Perum Bulog
WJtoday, Jakarta - Pemerintah punya utang Rp 16 triliun kepada Perum Bulog. Tagihan sebesar itu untuk pengadaan beras cadangan pemerintah (CBP). Bagaimana kabarnya sekarang?
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, pun buka suara soal kabar utang Rp 16 triliun itu. Ia menjelaskan bahwa seluruh utang tersebut sudah dibayarkan.
"Sampai dengan saat ini hampir semua, saya nggak hafal angkanya, tapi hampir semua sudah terbayar, semua proses audit sudah selesai dan sudah terbayar," ucap Bayu di Bulog Corporate University, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).
Namun, Bayu menjelaskan bahwa pembayaran Rp 16 triliun secara teknis tidak dikeluarkan kepada Bulog. Ia mengatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada bank. Sebab, dalam proses mengadakan CBP, Bulog melakukan peminjaman ke bank.
"Jadi pembayaran itu bukan kepada Bulog Rp 16 triliun itu, tapi mengganti biaya yang dikeluarkan kepada Bulog, termasuk atau bentuk konkritnya adalah mengganti ke bank, di mana uangnya kita pakai untuk melaksanakan operasional tadi," jelasnya.
Ia pun menjelaskan bahwa rincian utang tersebut adalah selisih harga dalam Harga Pembelian Beras (HBP) yang dilakukan Bulog.
"Misalnya, sebut aja Rp 12.000 atau Rp 11.800 biaya pokok. Jadi Bulog disuruh menjual kepada masyarakat Rp 10.900, tapi harga pokoknya Rp 11.800, jadi selisih. Selisih itu disubsidi oleh pemerintah," terangnya.
Ia pun menjelaskan bahwa pembayaran sudah dilakukan sebab program sudah terlaksana dan telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Sri Mulyani untuk membayar tagihan senilai Rp 16 triliun.
"Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).***
